Thursday, 3 August 2017

Jawaban BP Batam Tentang DPRD Kepri Minta Hentikan Proyek Waduk Sei Gong

 
{[["☆","★"]]}


Batam, Dinamika Kepri - Anggota Deputi IV BP Batam, Robert M Sianipar akhirnya menanggapi tentang adanya pernyataan dari DPRD Kepri yang telah meminta pemberhentian sementara proyek Waduk Sei Gong.

" Itu tidak bisa dihentikan, sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 226 tahun 2016 status lahan Waduk Sei Gong adalah merupakan hutan lindung milik negara yang diberikan izin untuk dikelola oleh BP Batam," ujar Robert saat dalam jumpa pers diruang Marketing Bifza BP Batam, Kamis (3/8/2017).

Sebelumnya Anggota DPRD Kepri memberikan pernyataan untuk meminta pihak BP Batam segera melakukan penghentikan sementara proyek waduk Sei Gong  karena belum memberikan ganti rugi lahan dengan pihak warga sekitar.

Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat tentang ganti rugi tersebut, kepada media Robert juga menegaskan kalau pihaknya telah mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Kepri agar secepatnya dapat melakukan penyelidikan dan mengkaji permasalahan tersebut, pasalnya Kejati Kepri juga pada tanggal 1 Februari 2017 yang lalu, telah menerbitkan surat pendapat hukum yang menyatakan bahwa BP Batam dilarang melakukan ganti rugi lahan dikarenakan lahan Waduk Sei Gong itu adalah lahan milik negara.

Robert juga menuturkan bahwa pembangunan Waduk Sei Gong adalah merupakan tindakan persiapan memenuhi kebutuhan air baku di Batam, sebab dikhawatirkan akan terjadi kritis kebutuhan air beku akibat pesatnya penambahan penduduk di kota Batam.

Sebelum mengakhiri, Robert juga mengatakan bahwa Presiden sangat mengharapkan agar proyek   Waduk Sei Gong tersebut bisa selesai tahun 2019 ini. (Ril)

Editor : Agus Budi T