Wednesday, 26 July 2017

Pertumbuhan ekonomi Kepri melambat, OJK siasati sistem perbankan


Batam, Dinamika Kepri - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau, Uzersyah kepada media mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2017 saat ini sangat melambat dan hanya mengalami pertumbuhan 2,02% (yoy) dibandingkan pada triwulan IV 2016 lalu dengan pertumbuhan sebesar 5,24% (yoy), demikian kata dia saat melakukan konferensi Pers di Kantor OJK Kepri, Rabu, (26/7/2017) pagi.

Ia juga menyatakan bahwa sektor industri dan perdagangan saat ini melambat hingga terjadi penurunan aktivitas net ekspor. Penurunan ekspor antar provinsi yang terkontraksi 37,36% (yoy) juga menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Perlambatan ekonomi Kepri berdampak pada sektor Perbankan. Maka itu saat ini OJK Kepri akan mengawasi 43 BPR/S dan 39 Bank Umum/BUS/UUS dengan posisi keuangan pada April 2017 masing-masing aset sebesar Rp 56,34 Triliun, dana Pihak Ketiga (DPK) Rp47,92 Triliun dan Kredit Rp37,34 Triliun.

Selain mengawasi Perbankan, Kantor OJK Kepri katanya juga akan melaksanakan pengawasan terhadap kantor-kantor cabang atau pemasaran industri keuangan non bank.

Saat ini terdapat 91 entitas dengan 158 kantor telah memperoleh izin operasional dari OJK.

Sedangkan di sektor lain yang menjadi perhatian OJK juga ada di Pasar modal sebab Pasar Modal saat ini telah mengalami perkembangan yang baik di Kepri, dimana hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan jumlah investor yang telah membuka rekening efek melalui Perusahaan Efek/SubRekening Efek (SRE) dalam 5 tahun terakhir hingga Juni 2017 ini terdapat 5.766 SRE atau meningkat 14,38% dibanding Desember 2016 yang lalu.

Selain melakukan fungsi pengawasan, kantor OJK Kepri juga melaksanakan tugas perlindungan kepada konsumen/nasabah Sektor Jasa Keuangan. Hingga Juni 2017 ini, Kantor OJK Kepri telah melayani sebanyak 411 konsumen.

Bahkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Kini Satgas Waspada Investasi juga telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 11 entitas sejak 18 Juli 2017.

Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan OJK karena dalam menawarkan producknya, mereka tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. (Ril)