Thursday, 20 July 2017

Humas BP Batam : Alokasi lahan untuk sekolah sudah tersedia banyak

 

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono.
Batam, Dinamika Kepri - Ternyata program pemerintah yang menyerukan wajib belajar 9 Tahun,  kesannya hanya wacana dan isapan jempol belaka. Bagaimana tidak disebut demikian, sebab tidak ada bukti nyata yang memang benar-benar konkrit dilakukan hingga akibatnya kerap membuat masyarakat Batam selalu kebingungan jika sudah memasuki setiap tahun ajaran baru.

" Kalau kita mengacu pada program pemerintah wajib belajar 9 tahun, seharusnya jumlah gedung sekolah dasar (SD) Negeri dengan jumlah Gedung SMP Negeri di Batam, harusnya sama (Balance) agar murid yang lulus dari SD tidak mengalami kesulitan seperti ini. Bagi wali murid yang memiliki ekonomi mapan mungkin itu tidak masalah karena ada sekolah swasta solusinya. Nah bagi yang tidak mampu bagaimana? Tentu akan menjadi dilema. Program wajib belajar 9 tahun memang sangat bagus, namun pelaksanaannya di Batam, Nol sama sekali," ucap seorang warga warga Patam Lestari yang anaknya pernah ditolak masuk di SMP Negeri, menuturkan dengan kesal kepada media ini, Kamis (20/7/2017).

Pantuan media ini di penerimaan ajaran baru sebelumnya, memang tampak sangat ruwet. Semua itu terjadi diduga akibat keterbatasan ruang kelas di SD Negeri maupun ditingkat SMP Negeri yang tersedia.

Berbagai cara dilakukan pihak sekolah SMP Negeri untuk membatasi dengan menyaring para murid dengan melihat nilai kelulusan dari SD. Maka tak heran surat sakti dari anggota dewan Batam banyak beredar agar murid bisa diterima belajar di sekolah negeri.

Telusur punya telusur katanya, terhambatnya program pendidikan di Batam karena minimnya ketersedian lahan untuk membangun gedung sekolah.

Ada yang mengatakan pembangunan gedung sekolah milik swasta di Batam terus bertambah. Beda dengan sekolah Negeri, terlihat sangat minim. Maka timbul pertanyaan dimana masalahnya. Apakah tersangkut di lahan atau terkendala anggaran dari pemerintah kota Batam?

Namun ada yang menduga BP Batam selaku pengambil kebijakan atas lahan-lahan di Batam tidak respon dengan dunia pendidikan, benarkah?

Menanggapi dugaan tersebut, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan bahwa itu tidaklah benar, justru BP Batam selama ini malah gencar mendukung dunia pendidikan dengan menyediakan banyak lahan.

" Itu tidak benar malah justru mendukungnya sebab alokasi lahan untuk sekolah di Batam sudah tersedia banyak. Selain itu, untuk lokasi pembangunan sekolah juga bisa menggunakan Fasum dan Fasos yang disediakan oleh developer. Dan beberapa pihak, juga sudah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah." jawab Andi menanggapi.

Pendidikan adalah salah satu hak mutlak bagi setiap warga negara indonesia. Namun jika kita masih melihat realita seperti yang terjadi saat ini, berarti sila ke-5 pada Pancasila yang berbunyi " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia", masih jauh dari harapan cita-cita bangsa.(Ag)

Editor : Agus Budi T