Saturday, 17 June 2017

Tanggapi soal wacana pembentukan provinsi Batam khusus, Nyat Kadir : Yang mau di khususkan itu apanya?


Nyat kadir
Anggota Komisi VI DPR-RI, Drs.H Nyat Kadir.
Batam, Dinamika Kepri - Penggadang-gadangan isu soal adanya wacana pembentukan provinsi Batam khusus, sepertinya tidak pernah surut di makan waktu, tampaknya terus berkumandang baik di media pemberitaan maupun di media sosial, hingga ada dugaan akibat itu membuat para investor yang hendak berinvestasi ke Batam menunda keinginan investasinya. Para Investor seakan lebih memilih melihat dan menunggu endingnya, sementara tidak tahu kapan ending akhirnya itu akan terjadi.

Sebelumnya, kendati para pakar ekonomi sudah mengatakan sangat kecil kemungkinannya, namun para penggagasnya masih terus berusaha bagaimana caranya agar Batam dapat segera terpisah dari provinsi Kepri.

Menanggapi hal itu, di sela-sela waktu senggangnya saat di Kepri Mall, kepada media ini anggota komisi VI DPR-RI, Drs.H Nyat Kadir yang bertugas membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN dan Standarisasi Nasional itu mengatakan, sangat tidak mungkin.

"Menurut saya itu sangat tidak mungkin. Mengapa saya katakan demikian, lagian yang mau di khususkan dari Batam itu apanya? Jakarta jadi provinsi khusus karena Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh jadi Provinsi daerah istimewa karena Serambi Mekkahnya, Yogyakarta di istimewakan karena ke Sultanannya, begitu juga dengan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Ke-4 daerah ini dijadikan daerah predikat berbeda karena ada yang khusus dan  keistimewaanya dari daerah lainnya. Nah kalau Batam, apanya yang mau di khususkan?," kata Nyat Kadir menanggapi, Jumat (16/6/2107).

Selain itu mantan Walikota Batam ini juga menjelaskan dengan rinci tentang syarat dari pemekaran suatu wilayah. Kata dia, sebelum suatu daerah yang akan dimekarkan pasti ada tahapannya yaitu mengacu pada aturan pembentukan daerah otonom yang diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

" Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat teknis yaitu meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup dengan beberapa faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan melihat faktor lain yang dapat memungkinkan agar daerah tersebut dapat memenuhi syaratnya," ujarnya.

Lanjutnya,"Sedangkan syarat fisik untuk pembentukan Provinsi meliputi paling sedikit 5 harus ada kabupaten/kota. Selain itu paling sedikit ada 5  kecamatan untuk pembentukan kabupaten, 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahannya. Nah..apakah Batam memenuhi syarat itu? Kita juga harus melihat dari jumlah penduduknya. Kita ketahui penduduk Kepri lebih dominan bermukim di Batam. Jika Batam terpisah, provinsi Kepri bisa sesak nafas," kata dia mengakhiri tanggapannya.

Melihat dari  statistik wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yaitu terdiri dari 4 kabupaten, dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 1, 8 juta jiwa dimana sebanyak 1,2 juta jiwa penduduk Kepri bermukim di Batam.

Selain itu, Batam juga disebut sebagai penyumbang anggaran terbesar untuk pemasukan provinsi Kepri yakni sebesar 59% dibandingkan daerah lainnya hanya memberikan di bawah kisaran 11%.

Melihat kondisi seperti itu, tidak heran jika sebagian banyak pihak ada yang menentang dan meragukan soal wacana pembentukan provinsi Batam khusus tersebut, pasalnya jika Batam benar-benar terpisah dari provinsi Kepri, seperti yang diucapkan oleh Nyat Kadir dalam tanggapannya, provinsi Kepri pasti akan sesak nafas. (Ag)

Editor : Agus Budi T