Thursday, 8 June 2017

Hasil RDP dengan petani Sei Tamiang, DPRD minta BP Batam tunda penggusuran sebelum ada solusinya


Harmidi Umar Husen. SH
Harmidi Umar Husen. SH (Kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat antara BP Batam dengan masyarakat petani Sei Tamiang.

Batam, Dinamika Kepri – Setelah mendengarkan masukan dan unek-unek dari masyarakat petani  Sei Tamiang   maupun dari Dinas sandang Pangan Kota Batam, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi I DPRD kota Batam, Harmidi Umar Husen. SH yang memimpin rapat akhirnya memutuskan agar niat BP Batam untuk menggusur para petani di Sei Tamiang sementara ini, dapat ditunda  dengan alasan karena belum ada solusi terbaik kepada petani , Rabu (7/6/2017).

Musofa, Ruslan A Wasim,  dan H. Fauzan selaku anggota komisi I DPRD  Kota Batam yang ikut menengahi permasalahan itu, juga sepakat dan meminta agar penggusuran ditunda sebelum ada solusinya mengingat karena para petani tersebut sudah 16 tahun bertani berkiprah disana dan terlebih lagi sudah memberikan sumbangsihnya buat kota Batam.

"BP Batam hendaknya jangan hanya mementingkan untung bisnis semata, kita juga harus melihat kepentingan masyarakat, jangan karena lahan sudah bersih dan wah..lalu main gusur saja, oh..  jangan begitulah. Mereka sudah 16 tahun bertani disana. Keberadaan mereka juga telah memberikan sumbangsih buat kota Batam. Bayangkan 16 tahun bertani tentu pikiran, ide, tenaga, keringat dan suka duka telah mereka lalui dengan berat, harus itu kita harus hargai. Memang Batam bukan untuk daerah pertanian, tetapi dengan adanya petani di sei Tamiang selama ini, harga sayur mayur, cabe, ikan Gurami dan ikan Lele  di Batam bisa terjangkau oleh masyrakat,  Ya..harusnya kita dukung, bukan malah dihilangkan begitu saja." Kata Musofa.

16 Tahun lalu kondisi  hutan Sei Tamiang sangat rimbun. Petani juga tidak terlalu banyak di sana, namun setelah adanya pemindahan sebanyak 120 orang petani  dari DAM Duriangkang, maka kawasan hutan resapan air Sei Tamiang tersebut bertambah padat dan Gundul  karena saat itu pihak BP Batam juga memberikan jatah lahan 2500 meter perpetaninya untuk diolah, namun tampa dokumen yang jelas.

Maka dengan alasan tidak memiliki dokumen dan yang memberikan lahan juga sudah pensiun dari jabatannya, maka para pejabat Baru BP Batam kiriman dari  Jakarta yang sama sekali tidak mengenal Batam,  dapat leluasa membuat kebijakannya diduga seenak perutnya tampa memikirkan kepentingan hidup masyarakat petani di Batam.

Dalam RPD tersebut, katanya lahan seluas 121 Hektar yang dikelola Petani itu, sudah menjadi asetnya Negara, itu kata dari pihak Agro Bisinis BP Batam, kendati itu katanya namun seakan BP Batam diduga masih terus berusaha menjegal kehidupan masyarakat di Batam dengan alasan kalau lahan itu secepatnya akan segera membangun tempat Agro Wisata.

Saat RDP Harmidi juga mersa penasaran,  mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kata dia, betul tidak itu mau bangun Agro Wisata?.

"Betul tak itu mau bangun Agro Wisata? Jangan-jangan mau  bangun perumahan pula!!," Ucap Harmidi senyum.

DPDR minta penggusurannya agar ditunda.Lalu seusai pertemuan itu, Kepala Kantor Air BP Batam, Binsar Tambunan yang hadir dalam rapat itu, ketika ditanya awak media ini bagaimana tanggapan atas permintaan dari DPRD tersebut, ia mengatakan, tidak bisa memastikannya karena semua tergantung dari atasan.

"Saya tidak bisa memastikan apakah penundaan itu bisa dilakukan,  yang pasti semua usulan sesuai hasil rapat akan kami sampaikan kepada atasan,  setuju  tidak setuju, Ya.. kita tunggu saja jawabannya." kata Binsar.(Ag)

Editor : Agus Budi T