Wednesday, 17 May 2017

Melanggar UU No 32 tahun 2009, Ahmad Mahbub alias Abob divonis 1 tahun penjara

 

Abob
Direktur PT.Power Land, Ahmad Mahbub alias Abob.

Batam, Dinamika Kepri - Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang, jadwal putusannya juga sempat tertunda hingga 2 kali, Direktur PT.Power Land Ahmad Mahbub alias Abob akhirnya divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dan di denda Rp 1 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (17/5/2017).

Kata hakim saat membacakan dakwaannya, selaku Direktur PT.Power Land, Abob dinyatakan bertanggung jawab dan bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan  melanggar UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan hidup dengan melakukan reklamasi pantai di Pulau Bokor Sekupang, Batam, tampa memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam.

Kata hakim lagi, sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Lanjut hakim, kendati saat ini persyaratan AMDAL dan UKL/UPL itu telah terpenuhi, namun itu setelah proses penyidikan terjadi dan itu tetap dianggap bersalah.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini,  dikatakan hakim bahwa Direktur PT.Power Land tersebut juga mengakui atas kesalahannya. 

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Susanto Martua.SH dalam dakwaannya menyebutkan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a), (b) Jo Pasal 117 Jo Pasal 118 Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menuntut Direktur PT.Power Land ini dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan 2 tahun dan denda Rp 1 Miliar. Namun Hakim memvonisnya lebih ringan 6 bulan dari tuntutan.

Anehnya lagi, di saat gelar putusan ini, JPU  selaku penuntut itu, tidak terlihat di dalam persidangan. Dan setelah vonis dijatuhkan, kepada kuasa hukum terdakwa, hakim juga memberikan tenggang waktu 7 hari jika ingin melakukan upaya hukum.

Setelah usai persidangan, ketika ditanya mengenai langkah proses hukum selanjutnya, apakah masih akan melakukan upaya hukum atau tidak, kepada media ini kuasa hukum Abob, mengatakan, masih pikir-pikir.

" Masih pikir-pikir," jawab Ahmad Rifai Ibrahim.SH.

Sedikit menjelaskan tentang dari kronologisnya. Pada awal bulan Maret 2012 sampai dengan awal bulan Januari 2013 di wilayah Tiban Utara, Kelurahan.Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja dan wilayah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Batam, Kepri,  PT.Power Land melakukan reklamasi pantai di palau Bokor yang mana rencananya akan membangun kawasan wisata terpadu. Tetapi tertunda karena aktifitas reklamasi yang mereka lakukan saat itu, belum mengantongi AMDAL dan UKL/UPL dari Bapedalda kota Batam yang akibatnya perkara kelalian tersebut, berakhir di persidangan.(Ag)

Editor : Agus Budi T