Tuesday, 16 May 2017

Kemendagri gelar rapat guna membentuk posko responsif tangani dinamika di daerah


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (foto;Ist)

Jakarta, Dinamika Kepri - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggelar rapat di ruang rapat menteri kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (16/5/2017). Rapat tersebut guna membahas soal pembentukan posko 'respon cepat' mengamati kondisi dan dinamika daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riyatmadji mengatakan, belakangan ini suasana memang banyak kegaduhan pascaputusan hukum vonis Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama. Untuk antisipasi kejadian semacam ini maka dibentuklah posko tersebut.

"Untuk mengantisipasi kejadian ini, Mendagri ingin memperoleh gambaran cepat terkait dinamika politik di daerah dan segera direspon," kata Dodi yang juga Plt Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Kemendagri ini.

Belum lagi soal dinamika di media sosial, kata Dodi, banyak informasi yang beredar dan pemberitaan yang dinilai berbau hoax (kebohongan). Maka itu, semua persoalan ini harus segera ada laporannya, serta bagaimana upaya solusinya di daerah.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto menambahkan, dalam rapat tersebut Mendagri ingin agar Kemendagri membentuk posko respon cepat yang mengawasi dinamika sosial dan politik di masyarakat, termasuk juga kondisi jelang lebaran.

“Rapat tadi bahas soal pembentukan posko, supaya pemerintah bisa merespon cepat dinamika di masyarakat,” kata Sigit di Kantor Kemendagri.

Dia menambahkan, selain di tingkat pusat, daerah juga bisa membentuk posko tersebut. Posko ini dikomandani pemerintah pusat lewat Kemendagri oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo. Nanti, daerah akan melaporkan hal-hal apa saja yang terjadi di daerah.

Kepala daerah tingkat gubernur dan bupati/walikota, kata Sigit juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas kondisi dan dinamika tersebut, sesuai kewenangannya. Posko ini memang diminta lebih responsif atas persoalan-persoalan yang terjadi saat ini.

"Kalau di pusat posko ini melibatkan semua komponen yakni jajaran direktorat jendral, sekretariat jendral dan badan di Kemendagri," tambahnya mengakhiri.


Sumber : Puspen Kemendagri