Sunday, 28 May 2017

Ini Alasan Mengapa Dualisme Kepemimpinan Batam Disebut Sebagai Faktor Utama Membuat Ekonomi Batam Kolaps


BP Batam

Batam, Dinamika Kepri - Banyak pihak mengatakan bahwa keberadaan dualisme kepemimpinan antara BP Batam dan Pemko Batam adalah menjadi salah satu faktor utama yang menjadi pelemah ekonomi di kota Batam saat ini,

Katanya, akibat dualisme tersebut maka saat ini para investor luar negeri lebih memilih berinvestasi ke daerah lain di Kepri seperti daerah Tanjung Balai Karimun ketimbang ke Batam.

Para investor enggan ke Batam karena pengurusan birokrasinya yang berbelit-belit. Belum lagi dengan permasalahan lahan yang pasti rumit urusannya.

Padahal berbagai macam program kemudahan dilakukan oleh BP Batam untuk menggaet minat datangnya Investor luar negeri datang ke Batam, namun tidak tampak berhasil sama sekali, kesannya semua masuk angin pasalnya semua investor yang datang masih akan, akan ini akan itu dan satu pun tidak ada yang terealisasi hingga saat ini, akibatnya pengangguran terus bertambah.

Para akademisi di bidang ekonomi salah satunya oleh Dr. Mohamad Gita Indrawan, ST., MM menyebutkan bahwa ekonomi Batam saat ini telah jatuh, roboh (Kolaps) akibat dari fungsi BP Batam dan Pemko Batam memiliki dasar kewenangan yang sama yakni seperti yang tertuang di KEPRES No. 41 Tahun 1973 UU No.  36 Tahun 2000 jo UU  No. 44 Tahun 2007 dan PP  No. 46 Tahun 2007 dan kewenagan di Pemko Batam tertuang di UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU No. 53 Tahun 1999.

Pada acara Rembuk Akbar 'Menyambut Impian Batam Menuju Otonomi Khusus' di Hotel Sahit, Batam Center pada hari Kamis  tanggal 25 Mei 2017 yang lalu, Dr. Mohamad Gita Indrawan mengatakan kalau BP Batam dan Pemko Batam memiliki dasar kewenangan yang sama.

"Batam dan Pemko Batam memiliki dasar kewenangan yang sama yaitu setiap investor wajib teregistrasi di kedua intansi di BP Batam dan di Pemko Batam. Menurut saya itu akan sangat membingungkan bagi Investor." kata Dr. Mohamad Gita Indrawan kepada seluruh yang hadir saat itu.

Usai acara tersebut kepada media, pria berkaca mata yang juga sebagai Wakil Rektor Universitas Putera Batam itu mengatakan, jika ingin ekonomi Batam tidak kolaps, keduanya harus di lebur.

" Jika ingin ekonomi Batam tidak kolaps, harusnya salah satu diantarannya ditiadakan, atau keduanya di lebur saja dan menjadikan Batam sebagai Daerah Otonomi Khusus," tandasnya.

Sebelumnya di tahun 2016 yang lalu, seluruh elemen masyarakat Batam sudah silih berganti melakukan unjuk rasa agar BP Batam segera dibubarkan karena tidak berartinya lagi ada di Batam pasalnya selain kerjanya cuma menakut-nakutin masyarakat dengan penggusuran, juga seenak perutnya membuat kebijakan menaikan tarif UWTO.

Bahkan aksi masyarakat itu sempat direspon oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dari Jakarta, seperti yang sudah dilansir oleh netralitas.com  tanggal 16 Februari 2016 lalu merilis bahwa Mendagri sangat ngotot dan menyerukan BP Batam harus dibubarkan, alasannya bahwa kewenangan BP Batam dari pemerintah pusat dulunya dianggap sudah tumpang-tindih dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Batam.

Maksud dari tumpang-tindih tersebut yakni dalam hal pemberian izin penggunaan lahan atau tanah, fatwa planologi, tempat pemasangan iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT) bahkan Izin Usaha Tetap (IUT).

Mendagri ngotot saat itu, namun tidak tahu apa alasannya sampai saat ini BP Batam belum juga dibubarkan, apalagi melihat kondisi ekonomi Batam Kolaps saat ini, bahkan banyak aktivis di Batam berkomentar mengatakan bahwa suatu saat BP Batam akan dibubarkan.

"Itu akan terjadi tetapi masih lama, kemungkinannya masih menunggu Batam hancur dulu, baru BP Batam dibubarkan." katanya, Minggu (28/5/2017). (Ag)

Editor : Agus Budi T