Friday, 26 May 2017

Ini alasannya mengapa Batam sulit terlepas dari Provinsi Kepri

 
{[["☆","★"]]}

Dr. M. Gita Indrawan. ST, MM.
Dr.M.Gita Indrawan. ST, MM.

Batam, Dinamika Kepri - Masyarakat Batam harus berpikir realistis, karena tidak mungkin gubenur Kepri mau memberikan atau mengeluarkan surat rekomendasinya agar Batam menjadi provinsi. Dan itu adalah hal mustahil, sebab kemungkinannya hanya 1 persen saja.

Masyarakat juga harus mengetahui bahwa Batam adalah kota penyumbang pajak daerah terbesar bagi Provinsi Kepri yakni sebesar 59 persen. Beda dengan kabupaten lain yang menyumbang hanya kisaran 8 sampai 9 persen saja.

Selain itu, penduduk di Kepri yang jumlahnya 1,8 juta jiwa, juga lebih dominannya ada di Batam yaitu sejumlah 1,2 juta penduduk dan  600 ribu jiwa lagi terpecar di luar Batam.

Ilustrasinya, jika Batam terlepas dari Provinsi Kepri, maka Kepri bisa apalagi ? pembangunan Kepri kedepannya pasti akan minim.  Maka itu kecil kemungkinan Batam bisa terlepas dari provinsi Kepri, demikian kata Dr.M. Gita Indrawan. ST. MM saat memberikan presentasi tentang perkembangan ekonomi Batam di acara Rembuk Akbar 'Menyambut Impian Batam Menuju Otonomi Khusus, di lantai II Hotel Sahit, Batam Center, Kamis (25/5/2017) sore tadi.

Kendati sudah ada penjelasan rinci, namun dalam sesi tanya jawab, sebagaian undangan ternyata masih ada juga yang sangat ngotot, mengharapkan agar Batam dapat terlepas dari Provinsi Kepri.

Lalu seusainya pertemuan itu, di waktu senggangnya kepada media, Gita Indrawan kembali mengaskan  katanya, Batam sangat sulit terlepas dari provinsi Kepri.

"Wacana Batam ingin lepas dari provinsi Kepri, menurut pandangan saya itu adalah hal suatu yang sangat mustahil. Mengapa saya katakan demikian, seperti yang saya terangkan tadi, Batam adalah penyumbang pajak daerah terbesar di provinsi Kepri. Maka itu kemungkinan Batam menjadi Provinsi hanya 1 persen. Sangat mustahil itu bisa tercapai. Namun jika Batam di dukung menjadi daerah otonomi khusus, mungkin akan terjadi," terang M.Gita Indrawan yang juga Wakil Rektor di Universitas Putra Batam ini.

Tambahnya lagi, " Memang saat ini di indonesia, belum ada setingkat (Level) kota yang menjadi daerah otonomi khusus, semua ada di tingkat provinsi, seperti DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta dan Papua, namun tidak ada larangan tingkat kota menjadi daerah otonomi khusus. Dan Batam layak untuk itu."

Selain itu. Gita juga menjelaskan keuntungan masyarakat Batam jika Batam nantinya telah menjadi daerah otonomi khusus, kata dia, para investor tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam pengurusan birokrasinya.

"Jika Batam menjadi daerah otonomi khusus maka para investor tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam pengurusan birokrasinya. Semua pengurusan akan dilakukan dengan satu pintu. Dengan kemudahan itu, maka para investor ke Batam akan bertambah, lowongan pekerjaan akan tersedia, pengangguran akan berkurang, tingkat kriminalitas akan menurun. Maka itu akan banyak efek positif jika Batam ini dapat menjadi daerah ekonomi khusus. Nah jika itu tercapai, tidak ada lagi yang namanya istilah dualisme kepemimpinan, baik BP Batam maupun Pemko Batam, sebab Batam akan dikelola oleh otonomi khusus tersebut. Saya juga sangat optimis itu bisa tercapai, karena letak geografis Batam ini sangat mendukung untuk itu, dan perlu di catat, bukan saya mengatakan Batam tidak bisa menjadi provinsi khusus, namun itulah realitanya untuk saat ini." tandas M.Gita Indrawan.

Sepertinya apa yang disampaikan oleh Dr. M. Gita Indrawan. ST. MM yang juga dari salah satu anggota tim kuat ekonomi di Kadin Kota Batam ini, bisa diterima oleh logika. Namun beda dengan pendapat dari salah satu panitia acara tersebut, kepada media ini mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin.

"Kenapa tidak mungkin Batam jadi provinsi khusus, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat jika Allah sudah berkehendak, apapun pasti akan terjadi." katanya. ( Ag)

Editor : Agus Budi T