Wednesday, 12 April 2017

Ini alasan mengapa tarif listrik Batam harus dinaikan

 
{[["☆","★"]]}

Saat RDP antara Komisi III Dprd Kota Batam dengan Bright PLN Batam, (11/4/2017).

Batam, Dinamika Kepri - Terkait kenaikan tarif listrik yang sudah berjalan beberapa hari ini dimana kenaikan itu terjadi berdasarkan dari peraturan Gubernur No 21, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III Dprd Kota Batam dengan Bright PLN Batam, (11/4/2017) sore, Ketua komisi III, Nyanyang Haris bersama anggota komisi III yang mempertanyakan 4 soalan dan mengharap ada jawaban klarifikasi apa dasar yang membuat Bright PLN Batam harus menaikan tarif listriknya.

Adapun 4 soalan itu yakni :
  1. Dasar hukumnya
  2. Apakah sebelumnya kenaikan sudah melalui kajian terhadap dampaknya
  3. Bagaimana cara evaluasi atau perhitungan dasar  Bright PLN Batam dalam menetapkan besaran kenaikannya
  4. Dan mengapa sekarang ini listrik sering padam.
Untuk pertanyaan apa dasar hukumnya, dalam RDP ini, itu tampak tidak dipermasalahkan lagi  sebab semua yang hadir dalam rapat tersebut sudah mengatahui kenaikan itu terjadi berdasarkan dari peraturan Gubernur Kepri No 21 Tahun 2017.

Pada pertanyaan ke-2 sampai ke-4 Pihak Bright PLN Batam menjawab, katanya sudah semestinya harus dinaikan mengingat harga bahan bakar untuk menggerakan mesin pembangkitnya juga sangat mahal, apalagi seperti kita ketahui Bright PLN Batam juga tidak ada menerima subsidi dari pemerintah.

Bahkan sebelum tarif dinaikkan, katanya itu sudah melalui pengkajian matang, dan pengusulan kenaikan tersebut juga bukan hal yang mendadak, sudah diajukan dari mulai tahun 2014 dan 2017 ini baru bisa direalisasikan.

Nono Hadi Siswanto.

Mengenai seringnya aliran listrik pada akhir-akhir ini, itu karena faktor cuaca dan mengatakan kalau kedepannya, Bright PLN Batam akan melakukan lebih lagi dalam meningkatkan pelayanannya,

Mendengar jawaban itu, para anggota komisi III  tentunya tidak lansung menerima begitu saja. Banyak pertanyaan yang masih terlontar mengatasnamakan keluhan masyarakat.

Adapun pertanyaan tambahannya yang timbul dalam RPD tersebut seperti, tanya Nono Hadi Siswanto, Mengapa Gubernur Kepri sebelum menandatangani kenaikan ini, tidak pernah kordinasi kepada Dprd Kota Batam. Ini Bright PLN Batam bukan Bright PLN Kepri.

"Memang kita akui kalau ranahnya Bright PLN Batam saat ini sudah berada ditingkat Provinsi. Namun setidaknya ada kordinasi dengan Dprd Batam sebelum mengambil keputusan karena yang mengalami dampaknya adalah masyarakat Batam masyarakat kami, bukan seluruh masyarakat Kepri, kalau beginikan ceritanyakan kami cuma dapat ta*knya" kata  Nono Hadi Siswanto atau yang akrap disapa cak Nono kesal.

Cak Nono juga berharap agar Bright PLN Batam dapat mengambil kebijakan sendiri yakni menaikan tarif listiknya dengan cara berkala 15 % pertiga bulan, jangan mendadak karena kenaikan sebesar 30% itu memberatkan masyarakat. Masyarakat akan terkejut ujung-ujungnya Dprd Batam juga yang diprotes. padahal bukan Dprd Batam yang menentukan.

"Kalau boleh ditunda dululah kenaikan, kasian masyarakat kita. kalau memang tidak boleh, jangan sekaligus, naikan 15% pertiga bulan, jadi bertahap, lagian kenapa tidak bisa, Pergub 21 itu bukan kitap suci kok, cerita tidak ada subsidi, ayo kita ramai-ramai menghadap ke Presiden, kita minta subsidi, pasti di kasih karena ini kepentingan masyarakat." ucap ak Nono lagi.

Mendengar itu, perwakilan Bright PLN Batam menjawab, kalau mereka tidak bisa mengambil keputusan itu,  dimana yang apa yang mereka lakukan terkait kenaikan tarif itu, berdasarkan aturan yang ada.(Ag)

Editor : Agus Budi T