Friday, 21 April 2017

Usulan cabut Pergub 21 tentang tarif dasar listrik, Belum ada keputusan

 
{[["☆","★"]]}

Walikota Batam M. Rudi SE, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Dirut PLN Bright Batam Dadan Kurniadiapura saat menghadiri pertemuan di lantai V gedung Graha Kepri.
Batam, Dinamika Kepri - Menanggapi usulan masyarakat Batam untuk mencabut atau menunda/pending Pergub 21, siang tadi, Gubenur Kepri, Nurdin Basirun akhirnya mengundang beberapa perwakilan masyarakat Batam membicarakannya.

Adapun perwakilan masyarakat yang diundang oleh Gubernur Kepri yakni dari Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI), Pelopor Pergerakan Pewarta Publik Wajah Bangsa (P4WB), Forum Pemuda Pemudi Mediteranian (FPPM), Pembela Tanah Air Kepri (PETA), Pemuda Tempatan (Paten) dan Mahasiswa yang ada di kota Batam. 

Selain Gubernur Kepri dan beberapa perwakilan dari masyarakat, acara pertemuan di lantai V gedung Graha Kepri ini juga dihadiri oleh Walikota Batam M. Rudi SE, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Dirut PLN Bright Batam Dadan Kurniadiapura, Kepala BIN daerah Kepri Brigjen TNI Yulius Selvanus, Anggota DPRD komisi III dan VI Provinsi Kepri serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada Batam, Jumat (21/4/2017).

Pertemuan ini berjalan alot dan tidak ada keputusan apapun, harapan masyarakat kepada Gubernur untuk mencabut atau menunda/pending Pergub 21 tentang tarif dasar listrik itu, tidak seperti yang diharapkan mereka.

Usulan-usulan dari setiap perwakilan masyarakat itu, dalam rapat terus menyerang Gubernur dan Walikota. Kataya Gubernur tidak pro rakyat dan lebih memilih pro kepada pengusaha yang tidak memahami kondisi kehidupan masyarakat Batam saat ini.

Akhirnya sempat terjadi ketegangan, melihat situasi itu lalu Nurdin mengingatkan agar semua yang hadir dala rapat tersebut, dapat menjaga etikanya masing-masing.

Selain Nurdin Basirun, Walikota Batam M.Rudi  juga di serang perwakilan masyarakat dengan berbagai usulan dan pertanyaan, namun Walikota Batam saat itu nampaknya seakan tidak mampu berbuat banyak, pasalnya perihal itu di ranahnya Gubernur.

Walikota Batam juga tampak terlihat lesu setelah Nurdin Basirun mengatakan bahwa untuk membatalkan Pergub 21 memerlukan waktu dan proses yang panjang, tidak seperti membalikan tangan, disitu diminta maka disitu langsung dilakukan karena untuk membuat merancang pergub 21 tersebut, sebelumnya juga tidak singkat, juga memakan waktu yang lama.

Dalam pertemuan itu, salah satu perwakilan dari masyarakat juga mengancam, katanya jika permintaan mereka tidak dikabulkan, selain akan melakukan unjuk rasa besar-besaran mereka juga akan mengugat Pergub 21 tersebut ke PTUN.

Selain itu dikatakan lagi, tarif listrik sah-sah saja jika ingin dinaikan tapi yang sewajarnya.10 persent sampai belasan persent, itu masih memungkinkan, kalau begini sampai 45 persent lebih itu namanya mau mencekik mati masyarakat Batam.

Setelah mendengar semua masukan dari  para perwakilan masyarakat begitu juga dari Walikota Batam, Gubernur Kepri lalu kembali menjadwalkan pertemuan di waktu selanjutnya. (Ag)

Editor : Agus Budi T