Friday, 7 April 2017

Adriani SE.MA Sosialisasikan struktur dan skala upah di Batam

 

Batam, Dinamika Kepri -  Direktur Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja RI, Andriani, SE, MA di Batam melakukan sosialisasi PP No 78 Tahun 2015 tentang struktur Pengupahan dan skala upah kepada para pengusaha yang ada di Batan, Jumat (7/4/2017) pagi di ruang pertemuan, kantor BP Batam.

Dalam sosialisasinya Adriani SE.MA menjelaskan, bahwa struktur dan skala Upah adalah hal yang terpenting dan wajib diadakan di setiap perusahaan, yang mana struktur upah adalah merupakan susunan tingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah.

Direktur Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja RI, Andriani, SE, MA. Foto :@ halloriau.com
Sedangkan skala upah ialah merupakan adanya rasa perhatian terhadap golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi para pekerja.

Lebih rinci Ia menjelaskan lagi, dalam penyusunan struktur dan skala upah yang perlu memperhatikan lima poin penting, yakni antara lain :

  1. Golongan jabatan. Golongan jabatan merupakan pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan.
  2. Jabatan, yang merupakan sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan.
  3. Masa kerja, merupakanlamanya pengalaman mrlaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang di persyaratkan dalam satu jabatan.
  4. Pendidikan yang merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang oendidikan formal yang di persyaratkan dalam satu jabatan.
  5. Kompetensi yang merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang di persyaratkan dalam satu jabatan.
Jelasnya lagi, struktur dan skala upah yang diberlakukan di suatu perusahaan juga wajib beritahukan dan ditunjukkan kepada setiap pekerjanya sesuai jabatan pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Selain itu juga, harus melampirkan struktur dan skala upah, pimpinan perusahaan wajib melampirkan surat pernyataan bahwa telah ditetapkannya struktur dan skala upah di perusahaan tersebut.

Kemudian harus di dokumentasikan oleh pejabat yang berwenang baik pada kementerian atau dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Adriani juga menegaskan, apabila suatu perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah terhadap buruh/pekerjanya, maka akan dikenakan sanksi administratif yang telah ditetapkan dan diatur dalam Permenaker No. 20 tahun 2016.

Sebelum mengakhiri, Adriani juga mengatakan ia sangat berharap apa yang diutarakannnya itu dapat terlaksana terealisasi untuk sebagai pedoman penentu upah, sehingga ada kepastian upah bagi setiap pekerja di setiap bulannya, dan dengan adanya seperti itu, dapat menghindari adanya rasa diskriminasi terhadap para pekerja.(Ag)

Editor : Agus Budi T