Thursday, 2 March 2017

Dinilai tidak adil, LSM dan Aktivis Praktisi Hukum di kota Batam, Sepakat akan menggugat belajar kejar paket 'C' ke PTUN

 


Aktivis LSM Gerakan Anak Bangsa (Gerbang), Jerry Macan dan Aktivis LSM garda Indonesia (GI), Aldi Braga melakukan foto bersama usai melakukan jumpa Pers, Kamis (2/3/2017)
Batam, Dinamika Kepri -  Setelah melakukan pembahasan yang begitu panjang baik di Internal sesama LSM dan praktisi hukum, akhirnya sebanyak 8 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan  1 Aktivis Praktisi Hukum di kota Batam, sepakat satu kata dan menyerukan dan tegas menolak jika Provinsi Kepri  akan dipimpin oleh orang yang berijasah sekolah paket 'C', dan dinilai tidak adil, maka sepakat akan mengugat belajar kejar paket 'C' tersebut ke PTUN, Demikian pernyataan keras dari Aktivis LSM Gerakan Anak Bangsa (Gerbang), Jerry Macan  dan LSM Garda Indonesia (GI), Aldi Braga kepada media saat melakukan Jumpa Pers di salah satu tempat dibilangan Batam Center, Kamis (2/3/2017) sore.

"Setelah melakukan pembahasan yang begitu panjang, kami dari berbagai LSM dan Praktisi hukum, akhirnya sepakat  dan menyerukan dengan tegas,  menolak jika Provinsi Kepri akan dipimpin oleh orang-oleh yang berijasah sekolah paket C, kami juga telah sepakat akan mengugat belajar kejar paket 'C' ini ke PTUN. Alasannya karena itu tidak baik, keadilan di negara ini harus ditegakan, harusnya mereka-mereka yang memiliki pendidikan secara akademisi formal lah yang layak memimpin Kepri maupun bangsa ini, ini malah terabaikan, karena banyaknya kepentingan orang-orang tertentu secara politisi hingga lebih mengutamakan rasa nepotismenya, mengaminkan orang-orang berlatar lulusan paket C  yang menjadi pemimpin, logikanya dimana, tahu apa dia ?, Sekolahnya saja lulus paketan, gimana mau jadi pemimpin yang cerdas  berwawasan luas dan baik bagi masyarakatnya? itu tidak bisa diteruskan, karena dampak sosialnya saat ini sudah sangat terasa. Kasihan mereka yang belajar Formal bersusah payah mengambil gelarnya, tidak di karyakan." kata Jerry Macan.

Adapun 8 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan  1 Aktivis Praktisi Hukum di kota Batam yang dimaksud ini, antara lain :
  1. Garda Indonesia (GI)
  2. Lembaga pengawasan tindakan korupsi ( LPP Tipikor) Kepri
  3. Pembela Tanah Air (Peta) Kepri
  4. Aliansi indonesia (AI)
  5. Laskar anti korupsi indonesia (Laki)
  6. Gerakan anak bangsa (Gerbang)
  7. Riau Corruption Watch (RCW)
  8. Gerak Keris
  9. Praktisi hukum, Suherman.SH.

Selain itu, melalui media, mereka juga meminta kepada pemerintah pusat baik kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada Presiden RI, Joko Widodo dapat segera meninjau kembali aturan pendidikan nasional  tentang adanya paket belajar A, B dan C di indonesia.

Menurut para LSM ini, Belajar paketan itu sah-sah saja karena itu juga adalah sebagai penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia untuk meningkatkan rasa animo belajar masyarakat. Paket C tidak perlu di hapus tapi mohon di revisi ditinjau kembali agar rasa keadilan itu merata.

"Belajar paketan itu sah-sah saja, karena itu juga sebagai penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia untuk meningkatkan rasa animo belajar masyarakat. Namun perlu ada pemilahan untuk membedakan mana yang belajar Formal, Informal maupun Nonformal, apalagi untuk melakukan pengangkatan atau memilih seorang pemimpin maupun pejabat daerah. Harusnya itu dilakukan dengan seleksi yang ketat, lebih mengutamakan orang-orang dari lulusan Formal, bukan sebaliknya. Paket C tidak perlu di hapus tapi mohon di revisi kembali agar rasa keadilan itu merata tujuannya agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia Internasional, bukan menjadi bangsa yang penuh tempra mental karena pejabatnya kurang wawasan. Kenapa kurang wawasan? jelas karena tamatannya saja sudah dari paketan, beda dengan yang belajar Formal, mereka lebih memiliki rasa keadilan sosial itu, sikapnya juga berbeda, lebih dewasa dan terarah, aku mau bilang saja, cuma di indonesia yang ada lulus paketan !!. " ucap Jerry lagi.

Senada  dengan Aldi Braga, katanya akibat banyaknya oknum pejabat berlatar lulusan paket C di negeri ini. imbasnya terjadi kepada pembangunan. pembangunan melambat sebab mereka yang lulus paketan tidak mengerti, yang penting ada jabatan.

'' Akibat banyaknya oknum pejabat yang berlatar belakang lulusan paket C di negeri ini. Ya..Kita lihat sendiri, imbasnya terjadi kepada pembangunan segala sektor bidang. Pembangunan melambat sebab mereka duduk sebagai pejabat kebanyakan lulus dari paketan hingga akhirnya yang tidak mengerti tujuannya kerjanya, terkesan yang penting ada jabatan." kata Aldi Braga.

Beda pula dengan pernyataan dari Praktisi hukum, Suherman.SH dan Aktivis korupsi dari RCW, Muren Mulkan, katanya sependapat, mengenai adanya belajar paket A, B dan C  ini, keberadaannya dianggap sudah tidak adil lagi, bahkan ia mengatakan dalam waktu dekat bersama 9 LSM tersebut, akan melakukan gugatan dengan adanya program belajar paket C ke PTUN.

Katanya akibat keberadaan belajar kejar paket C saat ini, banyak generasi muda bangsa jadi malas bersekolah, karena semua tahu, jika suatu saat butuh Ijasah, ada paket C sebagai solusinya. [Ag]

Editor : Agus Budi T