Monday, 30 January 2017

Jamaris Kabid Disdukcapil Kota Batam dan Stafnya Irwanto, Jalani sidang kedua



Tampak tangan Jamaris dan Irwanto tengah di borgol oleh petugas pengadilan.
Batam, Dinamika Kepri
- Jamaris Kabid Disdukcapil Kota Batam dan Stafnya Irwanto hari ini, Senin (30/1/2017) kembali menjalani sidang keduanya di Pengadilan Negeri (PN) Batam, guna mendengarkan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Disidang ke dua ini JPU menghadirkan sebanyak 6 saksi. Dalam persidangan saksi Suparno yang juga seorang RW dalam kesaksiannya sempat mengundang kelucuan karena ia terlihat terlalu tegang ketika menjawab pertanyaan dari hakim.

Selain itu, kepada jaksa saksi Suparno mengaku bahwa sebelum kedua terdakwa ditangkap ia memberikan uang kepada Irwanto untuk pengurusan Akte kelahiran alasannya ia memberikan itu kepada terdakwa Irwanto, karena pengurusannya yang dilakukannya tidak melalui loket.

Beda pula pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi, kesannya pertanyaan yang bermuatan kalau kedua terdakwa telah di jebak. Mendengar pertanyaan itu, jaksa pun melakukan intrupsi. Namun hakim membolehkan pertanyaan itu terus dilanjutkan.

Lalu usai itu, sidang kembali ditunda hingga minggu depan. Ketika awak media ini mempertanyakan, apakah kedua terdakwa korban jebakan, kuasa hukum terdakwa itu menjawab, hendaknya yang lain juga di sidik.

" Yang berwenang di Disdukcapil Kota Batam, bukan hanya kedua terdakwa. Masih ada yang lain, harusnya mereka juga di sidik." katanya.

Sidang ini juga terlihat ramai pengunjung pasalnya para PNS di Lingkup Disdukcapil banyak yang hadir.

Jamaris Kabid Disdukcapil Kota Batam dan Stafnya Irwanto ini di sidangkan dimana pada tanggal 17 Oktober 2016 lalu, mereka berdua tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Kepri di Kantornya di Disdukcapil Kota Batam Sekupang.

Sebelum ditangkap oleh Tim OTT Polda Kepri, saat pemeriksaan dan penggeledahan di tempat kerja  terdakwa Irwanto, Tim OTT menemukan berkas akte lahir atas nama pemohon yang bernama Raja Mahmud dan Yuliani yang di simpan di dalam map.

Lalu saat di geledah,  di dalam map berkas akte tersebut, Tim OTT menemukan uang sebesar Rp 250.000 di sertai uang Rp 100.000 yang diduga merupakan dari uang hasil pungutan pengurusan akte. Maka atas temuan itu mereka berdua di tahan dan di duduk di kursi pesakitan.

Sidang ini dipimpin oleh Hakim Ketua, Edward Haris Sinaga.SH di dampingi Hakim anggota Endi dan Egi. Sementara itu kedua terdakwa ini di dampingi 4 orang kuasa hukumnya.

Kedua terdakwa ini terancam pidana pasal 95b Jo pasal 79a UURI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Pasal 95B berbunyi setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 79A di pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp75 juta.[Ag]

Editor : Agus Budi T