Friday, 2 December 2016

PK5 digusur, Alarm akan mendemo Pemko dan Dprd Batam, Ini 6 bunyi tuntutannya

 
{[["☆","★"]]}

Dua Pengurus ALARM, Albert Sofyan dan Ori.
Batam, Dinamika Kepri - Aliansi Masyarakat Menggugat (ALARM) pada tanggal 12 Desember 2016 ini, Akan melakukan unjuk rasa ke Pemko dan  Dprd Batam dengan menurunkan Massa kurang lebih 1000 orang, guna meminta keadilan bagi masyarakat agar Pemko Batam tidak menggusur semena-mena.

Demo ini tergabung dari 9 LSM yang ada di Batam, antara lain, LPP Tipikor, LSM Laki Pejuang 45, Go Green, Peta, Gerbang, GMM, Gema, Gempita dan KPK. Demikian hal ini disampaikan oleh Ori dalam Konfrensi Persnya di Golden Land, Batam Centre, Kamis, (01/12/2016) siang.

" Pada tanggal 12 Desember 2016 nanti, Alarm akan melakukan unjuk rasa ke Pemko dan DPRD Batam guna meminta keadilan atas nasib para pedagang kaki lima karena telah digusur dengan semena-mena. Maka itu Alarm akan melakukan aksi yang tergabung dari 9 LSM di Batam berorasi dan akan menurunkan kurang lebih sebanyak seribu orang massa, ” kata Ori kepada awak media di Golden Land Batam Center.

Sementara itu, Koordinator ALARM, Albert Sofyan, mengatakan, bahwa mereka akan berdemo untuk menuntut keadilan kepada Pemko Batam.

“Kami akan melakukan demo. Demo Menuntut keadilan. Kami merasa Pemko Batam tidak adil,” kata Albert Sofyan.

Jika permintaan mereka tidak dipenuhi dan diindahkan, kata Albert, disampaikan dengan tegas, bahwa mereka akan bersama-sama melakukan perlawanan atas program penggusuran yang dianggap sebagai bentuk penjajahan atau kolonialisasi modern, yang bisa memecah belah bangsa dan negara, serta tindakan melawan hukum di negara yang merdeka.

“Oleh karenanya, ALARM menyerukan perlawanan dengan cara apapun. Yaitu dengan ada satu kata dari kami, pertahankan hidup,” tegas Albert.

Adapun 6 Manifesto atau tuntutan yang akan disampaikan mereka, antara lain :

1. Kami sangat menyayangkan tindakan Pemko yang telah melakukan penggusuran terhadap pedagang Kaki Lima dengan cara tidak berperikemanusiaan dan diskriminasi.

2. Kami meminta Pemerintah Kota Batam untuk tidak bertindak semena-mena terhadap masyarakat, khususnya para Pedagang Kaki Lima serta menganggap musuh yang bisa mengancam keselamatan Negara.

3. Kami meminta Pemko Batam untuk berlaku yang seadil-adilnya, memberikan hak yang sama tanpa memandang kemampuan ekonomi, suku, agama, golongan dan ras. (Jangan pilih kasih atau tebang pilih).

4. Kami meminta kepada Pemerintah Kota Batam, sebelum melakukan penggusuran seluruh Pedagang Kaki Lima se Kota Batam, setidaknya menyediakan Alokasi lahan untuk pedagang Kaki Lima yang sewajarnya.

5. Kami meminta seluruh pejabat penyelenggara Negara yang ada di Kota Batam sebagai mana tugas dan fungsinya, agar kiranya membuat (SKB) keputusan bersama dengan para pihak terkait dan yang berkepentingan. Dengan tujuan agar permasalahan PKL ini tidak menimbulkan tindakan-tindakan, yang bisa mengganggu stabilitas Keamanan Kota Batam menjadi tidak kondusif, mengingat perlakuan Pemko Batam pilih kasih. Dan kami menganggap, Pemko Batam sudah mengekangi hak-hak PKL dan memberikan keistimewaan khusus yang berlebihan kepada pengusaha ekonomi menengah ke atas atau kelas kakap, yang juga menempati lahan bufferzone, Hotel, Ruko dan Foodcourt.

6. Kami menegaskan Pemko Batam melalui manifesto ini, untuk menindaklanjuti bangunan yang ada di kawasan bufferzone.[Ril]

Editor : Agus Budi T