Friday, 4 November 2016

Ketua Dprd Batam : Demo tidak dilarang, Monggo silakan, Tapi jangan anarkis

 
{[["☆","★"]]}

Ketua Dprd Batam, Nuryanto SH
Ketua Dprd Batam, Nuryanto SH
Batam, Dinamika Kepri - Menanggapi akan adanya aksi demo besar-besaran masyarakat batam ke BP Batam pada tanggal 7 November 2016 ini, usai mentup acara HUT Dprd kota Batam ke -16, kepada media diruang kerjanya, Ketua Dprd kota Batam, Nuryanto SH mengatakan, Monggo silakan, Tapi jangan anarkis.

" Ya.. mulai tanggal 7, 8 dan tanggal 9 ini, masyarakat Batam akan melakukaan demo ke BP Batam, Monggo silakan, Ayo laksanakan, Demo tidak dilarang karena itu hak setiap warga negara yang diatur dalam Undan-undang, namun yang perlu menjadi cacatan, jangan anarkis, sampaikanlah aspirasi dengan baik, agar hasilnya juga baik. Mari kita jaga, agar Batam tetap aman dan kondisif." kata Nuryanto, Jumat (4/11/2016).

Pada hari Senin tanggal 7 November 2016 ini,  Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Batam akan menurunkan massanya sebanyak 10 ribu orang untuk melakukan unjuk rasa ke BP Batam, guna menuntut penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Dan yang paling parahnya lagi, para pengusaha di Batam juga mengancam akan segera menutup segala aktivitas usahanya jika BP Batam tidak melakukan penghapusan UWTO. Menanggapi hal itu, Nuryanto mengatakan, itu adalah tugas pemerintah kita.

" Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kota Batam. Dan harapannya, alangkah baiknya pemerintah jangan hanya melihat dari aksinya, tapi lihat juga hulu dan hilirnya. maksudnya jangan hanya melihat dampaknya tetapi lihat juga, apa yang menjadi akar dari permasalahannya.'' ujar Nuryanto.

Selain itu sebelum mengakhiri selurah tanggapannya, Ketua Dprd Batam, Nuryanto SH juga mengatakan kalau pihaknya (Dprd Batam=red) dan pemerintah Batam sebelumnya, juga telah melakukan upaya ke meminta ke pemerintah pusat, agar daerah-daerah pemukiman yang telah dimiliki oleh masyarakat Batam, UWTO nya tidak dilanjutkan atau diperpanjang lagi. Namun sampai saat ini  permohonan itu, tidak di respon.

"Sampai saat ini  permohonan itu tidak di respon oleh pemerintah pusat, akibatnya otonomi daerah itu tidak berarti di kota Batam, kenapa ? Ya..karena kewenganan itu tidak ada. Nah itulah yang membuat Pemerintah pemko Batam maupun Dprd kota Batam, tidak dapat menjawab masyarakat Batam." kata Nuryanto. SH. (Ag)

Editor : Agus Budi T