Wednesday, 23 November 2016

Deklarasi Cinta Damai, Masyarakat Kepri sepakat jaga keutuhan NKRI

 
{[["☆","★"]]}

 Deklarasi Cinta damai kepri
Batam, Dinamika Kepri - Seluruh elemen maupun masyarakat di Kepri baik dari unsur keagaman, unsur organisasi kepemudaan, FKUD dan FPK, semuanya menyatakan sikap siap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peryataan sikap cinta damai ini terikrar di acara silahturahmi Gubernur Kepri, FKPD dan FKUB di ruang pertemuan lantai III Hotel Planet Holiday, Batam. Rabu (23/11/2016)

Selain dihadiri dari beberapa unsur pemerintahan, acara deklarasi cinta damai ini dihadiri sebanyak 700 orang yang terdiri dari 42 perhimpunan masyarakat di Kepri.

Selain Gubenur dan Kapolda Kepri, acara ini juga di hadiri Wakil Dprd Kepri, Danrem 033 Wira Pratama Kepri, Kejati Kepri, Kabinda Kepri serta Danlanut Tanjung Pinang.

Dalam kata sambutannya, Gubenur Kepri Nurdin Basirun meminta agar seluruh masyarakat Kepri tetap menjaga persatuan keutuhan NKRI.

Sama halnya penyampaian dari Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Sam Budigusdian.MH, ia juga menyampaikan hal yang sama yakni mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kepri tetap menjaga persatuan demi terjaganya keutuhan NKRI.

Penandatanganan MOU 'Deklarasi Cinta Damai' oleh Gubernur Kepri, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si

Inilah 5 butir pernyataan sikap yang tertuang dalam Deklarasi Cinta Damai dan ditandatangani bersama antara lain :

  1. Setia pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945
  2. Tetap menjaga ke Bhinekaan dengan menghargai perbedaan Suku, Bangsa, Agama, dan Ras deni terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang damai untuk menjaga keutuhan NKRI
  3. Menolak segala bentuk faham anti Pancasila dan UU 1945
  4. Menolak dan menantang segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat meimbulkan segala perpepecahan dan perselisihan di masyarakat dan mengancam kedaulatan NKRI
  5. Mengamalkan dan mengemban nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam membangun peradaban bangsa dan negara.
Selain itu Kapolda Kepri juga berpesan pintanya, masyarakat Kepri harapnya jangan mudah terpacing provokasi yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri.

Kata kapolda lagi, berdasrkan Maklumat Kepolisian Nomor : MAK/ 01 / XI / 2016 / POLDA KEPRI tentang Larangan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam upaya mewujudkan rasa aman dan kenyamanan kehidupan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau, dengan ini Kapolda Kepulauan Riau menyampaikan Maklumat sebagai berikut :

A. Bahwa saat ini, terdapat cukup banyak yang megajukan ijin ke Polda Kepri untuk menyampaikan pendapat di muka umum

B. Kepada peserta dan penanggung jawab kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau pihak-pihak terkait, agar wajib menghormati hak-hak orang lain, aturan-aturan moral, menjaga dan menghormati ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan Bangsa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

C. Bilamana dalam penyampaian pendapat di muka umum, melanggar aturan yang dilarang Undang-Undang, maka akan dikenakan sangsi tegas sebagai berikut :

  1. Membawa, Memiliki, Menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak, diancam dengan Hukuman mati atau hukuman seumur hidup
  2. Membawa, Memiliki, Menguasai, Mengangkut senjata tajam, Senjata penusuk dan Senjata pemukul, diancam dengan hukuman 10 tahun
  3. Menghasut / Memprovokasi baik dengan lisan / tulisan, diancam dengan hukuman 6 tahun
  4. Menghina/mencemarkan nama baik melalui media elektronik, diancam dengan hukuman 6 tahun dan denda Rp 1 Miliar
  5. Menyebarkan Informasi menggunakan media elektronik yang menimbulkan kebencian, permusuhan dalam kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, diancam dengan hukuman 6 tahun dan denda Rp 1 Miliar
  6. Melawan, menghalang-halangi dan menggagalkan petugas Polri yang sedang menjalankan tugasnya, diancam dengan hukuman 4 bulan 2 minggu.
[Ag]
Editor : Agus Budi T