Thursday, 13 October 2016

Kompak tolak kenaikan Tarif UWTO baru, Ini pertimbangan dari Kadin Kepri dan REI Batam

Saat rapat dengar pendapat (RPD) membahas tentang rencana kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang baru diruangan Rapat Pimpinan Dprd Batam. Kamis (14/10/2016).

Batam, Dinamika Kepri -Bersama Pimpinan Dprd Kota Batam, Pemko Batam, Kadin Kepri, REI (Real Estate Indonesia) Batam, Pengusaha property, UKM Kota Batam, BP Batam, Pemko Batam dan LSM, Kamis (14/10/2016) melakukan rapat dengar pendapat (RPD) membahas tentang rencana kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) diruangan Rapat Pimpinan Dprd Batam.

Dalam RDP ini, semua yang hadir selain BP Batam, dengan tegas menolak rencana BP Batam untuk menaikan tarif UTWO yang baru, alasannya jika  kenaikan itu benar-benar terjadi, maka mereka para pengusaha Property, terancam gulung tikar dari Pulau Batam.

Maka itu dalam rapat ini, Kadin Kepri, REI Batam, pengusaha maupun UKM Kota Batam, menyatakan satu sikap, menolak kenaikan tarif UTWO tersebut dengan 5 pertimbangan yakni :
  1. Menolak kenaikan tarif layanan disebutkan di atas, karena prosedur dan relevansi tidak benar dan tidak mempedomani PMK 100/PMK.05/2016 tanggal 21 Juni 2016, yang telah diundangkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang didasarkan tidak tergolong tarif layanan melainkan iuran, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
  2. Pemberlakuan tarif UWTO baru yang meningkat berpuluh kali lipat sehingga mengakibatkan mahalnya harga atau biaya perolehan tanah sebagai bahan baku pembangunan perumahan dan pemukiman.
  3. Kenaikan tarif ini jelas-jelas bertentangan dengan program dan semangat Presiden Joko Widodo yang banyak memberikan insentif kepada dunia usaha dan masyarakat Indonesia, memangkas birokrasi, penyederhanaan perizinan dan menghilangkan faktor ekonomi biaya tinggi.
  4. Kenaikan bertentangan dan menghambat program pembangunan sejuta umat rumah Presiden Jokowi, khususnya di daerah Kota Batam. Harga rumah akan naik jauh melebihi jangkauan dan daya beli masyarakat.
  5. Kenaikan tarif baru ini juga akan memicu naiknya harga rumah yang sudah maupun sedang dibangun karena besarnya disparitas harga perolehan tanah. (Ag)

Editor : Agus Budi T