Monday, 31 October 2016

Setelah MOU bersama Gubernur Kepri, KPPU jalin sinergi dengan Kadin Batam

 
{[["☆","★"]]}

Ketua KPPU Batam, Lukman Sungkar, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Ketua KPPU RI, Dr Muhammad Syarkawl Rauf dan Mantan KPPU RI,  Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. .

Batam, Dinamika Kepri - Setelah melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Senin (31/10/2016) siang dari Kantor Gubernur Kepri, Dompak Tanjung Pinang, lalu sorenya sekitar pada pukul  17 : 00 Wib, KPPU bersama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, kembali melakukan pertemuan dengan awak media di lantai 9 Sahit Hotel dengan agenda Forum Jurnalis, "Bebas Kartel, Indonesia Makmur".

Dalam Forum Jurnalis ini, terlihat dihadiri oleh 4 orang narasumber yakni Ketua KPPU Batam, Lukman Sungkar, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Ketua KPPU RI, Dr Muhammad Syarkawl Rauf dan Mantan KPPU RI,  Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. .

Dalam kata sambutannya, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. mengatakan, Kartel Indonesia memang sulit di brantas apalagi KPPU kondisinya  sangat lemah karena tugas dan wewenangnya mereka hanya dilandasi Undang-undang No 5 Tahun 1999.

Katanya itu sangat terbatas, tidak maksimal dan ia berharap, sekiranya DPR-RI dapat menambahkan produck hukum buat mereka tujuannya untuk memperkuat posisi KPPU di negara ini agar tidak lagi dipandang remeh oleh para Kartel.

" Tugas dan wewenangnya KPPU dilandasi dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999. Menurut saya itu sangat terbatas, dan tidak maksimal lagi setelah Indonesia tergabung dalam  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka itu perlu pengkajian kembali untuk memperkuat posisi. Dan lagi bagi para Kartel denda Rp 25 Miliar itu bukan apa-apa bagi mereka, terbukti sekarang dihukum, besok sudah berulah lagi." kata Nawir Messi.

Selain itu, Ketua KPPU RI, Dr Muhammad Syarkawl Rauf  dalam kata sambutannya mengatakan, Indonesia harus bisa keluar dari cengkaraman para kartel, yaitu dengan melakukan kebijakan hukum yang tegas dan kebijakan persaingan usaha yang sehat. Maka dengan adanya persaingan usaha yang sehat, pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh, naik. Nah dengan demikian, maka akan terbebas para kartel, dan masyarakat Indonesia bisa hidup makmur.

Sedikit menjelaskan apa maksud dengan Kartel , Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, baik formal maupun informal.

Sedangkan tugas  dan wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) KPPU adalah lembaga penegak hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dibentuk secara independen untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.(Ag)

Editor : Agus Budi T