Wednesday, 19 October 2016

Nyangnyang Haris : BP Batam telah semena-mena, Kami akan melaporkannya ke DPR-RI

Nyangnyang Haris Pratimura.SE
Ketua komisi I Dprd Kota Batam, Nyangnyang Haris Pratimura. SE
Batam, Dianmika Kepri - Komisi I Dprd Kota Batam, ternyata sangat keberatan atas kenaikan tarif baru UWTO di Batam. Kekecewaan itu terlontar langsung dari Ketua Komisi I Dprd Kota Batam, Nyangnyang Haris Pratimura.SE.

Kepada media ini, Rabu (19/10/2016) Nyangnyang Haris mengatakan, kalau BP Batam dibawah pimpinan Hatanto Reksodipoetro, telah semena-mena melakukan keinginannya terhadap masyarakat Batam dengan seenaknya menaikan tarif UTWO tersebut tampa melakukan kordinasi sebelumnya, kepada mereka selaku Komisi I yang membidanginya.

"BP Batam telah semena-mena melakukan keinginannya terhadap masyarakat Batam, dengan seenaknya menaikan tarif UTWO tersebut tampa melakukan kordinasi," kata Nyangyang.

Selain itu, Nyangnyang juga mengatakan, BP Batam seharus mengetahui betapa banyaknya lahan yang tengah bermasalah di Kota Batam. Hampir 70 % lahan di Batam, timpang tindih, Jujur kami sebagai Komisi I Dprd Kota Batam, sangat prihatin dengan kenaikan tarif UTWO ini.

" BP Batam seharusnya mengetahui karena Hampir 70 % lahan di Batam, timpang tindih, Jujur atas kenaikan ini kami sangat merasa prihatin, Kami sebagi dewan perwakilan rakyat juga, memiliki rumah di Batam, terus bagimana dengan kami?' " kata dia lagi.

Nyangnyang juga menyayangkan karena BP Batam tidak pernah melibatkan mereka (Komisi I=red) tentang kenaikan UTWO tersebut.

Padahal giliran pahitnya, komisi I yang menanggungnya. BP Batam yang buat kebijakan, komisi I Dprd kota Batam yang sibuk mencari solusinya.

Dan itu jelas terlihat, karena hampir setiap hari baik para pengusaha maupun warga Batam, jika ada masalah lahan, mengadunya selalu komisi I.

" Kami selalu melayani masyarakat dengan membahas permasalahan lahan di Batam, namun BP Batam malah semena- mena menaikan tarif UWTO nya. Jika demikian terjadi, Bagaimana Batam mau maju, sedangkan tarif UTWO nya tinggi, saya rasa pengusaha manapun akan enggan datang ke Batam." ucap Nyangnyang Haris miris.

Diduga merasa telah dikecilkan oleh BP Batam, kata Nyangnyang dalam waktu dekat ini, mereka dari Komisi I Dprd Batam, akan melaporkan kesemena-menaan BP Batam tersebut, ke  Komisi VI DPR-RI, tujuannya agar harapan masyarakat Batam nantinya, bisa mendapatkan solusinya.(Cn)

Editor : Agus Budi T