Monday, 10 October 2016

Walikota Batam : Pembangunan SMA Negeri 21, Itu wewenangnya pemerintah provinsi

Batam, Dinamika Kepri - Gonjang-ganjing tentang adanya pemindahan lahan pembangunan SMA Negeri 21 Kabil yang sudah dua kali telah dipindahkan oknum dewan dari Dapil Kabil anisial RW, tampaknya kini sudah semakin memanas dan telah meresahkan ditengah-tengah masyarakat Kabil.

Pengakuan masyarakat, mereka kini merasa telah dibohongi oleh si oknum dewan dimana sebelumnya mengatakan, bahwa lahan yang dimatangkannya itu, adalah untuk pembangunan sekolah SMA N 21.

Namun pada kenyataan fakta dilapangan tampak berbeda, lahan yang dimaksudnya itu untuk lokasi itu, malah sudah di kavling-kavlingkan.

Melihat itu, mereka jadi kecewa dan merasa tidak habis pikir atas perlakuan si oknum dewan yang terhormat itu. Mereka juga takut jika sekolah itu nantinya tidak jadi dibangun.

Kendati demikian kejadiannya, namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak, sebab sebelumnya juga si oknum dewan diduga mafia tanah antek oknum Bp Batam itu melalui perberitaan media, pernah mengancam masyarakat mengatakan  bagi siapa saja yang berani mengganggu, mengusili kerjaannya terkait penempatan lokasi pembangunan sekolah tersebut, ia siap melayaninya.

Dugaan masyarakat sebelumnya ternyata benar, mereka menyebutkan bahwa  tujuannya si oknum dewan itu ngotot memindah-mindahkan lokasi pembangunan sekolah tersebut, hanya modus belaka, agar ia dan antek-anteknya bisa mendapatkan lahan dari Bp Batam agar bisa di kavling-kavlingkan.

Jika dilihat saat ini, Dugaan masyarakat ternyata  benar, pasalnya di hering-hering di komisi I Dprd Kota Batam sebelumnya dugaan itu sudah ada menyebutkan bahwa niat dari si oknum dewan memindahkan lokasi pembangunan sekolah itu hanya modus, mengazas mamfaatkan pembagunan sekolah itu untuk mendapatkan lahan dari BP Batam.

Ketika awak media ini menanyakan siapa antek-antek yang dimaksudkan masyarakat itu, katanya, siapa lagi kalau bukan oknum BP Batam.

" Siapa lagi kalau bukan oknum BP Batam yang bernama Baskoro itu, kan dia yang berkuasa di BP Batam untuk mengeluarkan surat kavling di Batam. Kita lihat Pejabat BP Batam yang lain saja tidak mampu untuk itu.  Yah dulukan Pak Tato Wahyu dalang kalau masalah kavling di Batam, mungkin Baskoro itu murid didiknya. Makanya terlihat seperti kebal hukum. Hutan lindung dibuat jadi kavling, menurut saya itu hebat sekali. Tuh buktinya Ketua BP Batam yang baru saja tidak berkutik dibuatnya. Jadinya  kitapun percuma saja berkoar-koar karena tak ada hasilnya, capek..kita ini masyarakat awam, yang namanya masyarakat sudah pasti selalu menjadi korban. Jangankan mereka, saya juga kalau jadi pejabat juga akan bermain seperti mereka." kata masyarakat Kabil bersahutan, menuturkan kepada media ini

Terkait hal ini, dalam jumpa Pers yang dilakukan Walikota Batam, Senin (10/10/2016) di kantornya, awak media ini mempertanyakan tentang status pembangunan SMA Negeri 21 tersebut.

Kepada media yang hadir saat itu Walikota menjawab, bahwa tentang sekolah itu pemko Batam memiliki hak karena wewenangnya Sekolah Setingkat SMA sudah beralih ke Tingkat provinsi.

" Itu bukan lagi wewenang pemko Batam lagi, karena sekolah setingkat SMA sudah dialihkah ke tingkat provinsi dan sudah itu sudah ditanda tangani." kata M. Rudi.

Padahal selama ini masyarakat Kabil sangat mengharapkan perhatian serius dari Walikota atas pembangunan Sekolah tersebut. Namun kini apa daya, masyarakat yang dulu menggagas telah mati rasa akibat ditunggangi  oleh kepentingan oknum dewan dan oknum Bp Batam yang ingin cepat kaya mendadak, hingga pembangunan sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa itu, sepertinya terancam tidak jadi dibangun karena dugaan kepentingan para oknum tersebut.

Padahal murid didik SMA Negri 21 itu, sudah ada sampai kelas II dimana saat ini masih menumpang belajar diruang kelas milik sekolah lain yakni disalah satu sekolah dasar (SD) di Telaga Punggur.(Is)

Editor : Agus Budi T