Saturday, 8 October 2016

Ini hutan lindung yang di kavling-kavling Baskoro dan oknum Dprd Batam itu, Luasnya 2 Hektar


Batam, Dinamika Kepri - Modus anggota dewan yang ngotot ingin memindahkan lokasi pembangunan SMA Negeri 21 hingga sampai diheringkan di Dprd Kota Batam sebelumnya, kini endingnya mulai terkuak apa maksud dan tujuannya. Ternyata pemindahan lokasi sekolah tersebut diduga masyarakat, hanya modus belaka, untuk mengambil keuntungan.

Saat ini kurang lebih seluas 2 hektar kawasan hutan lindung disekitar Kabil, kata warga telah dijarah oleh dua pejabat intansi yang berbeda di Batam, yakni pejabat oknum BP Batam dan oknum Anggota Dprd Batam. Kedua pejabat ini disebut telah berkabolaborasi memamfaatkan kepentingan masyarakat jadi keuntungan pribadi.   

Kata masyarakat disana lagi memastikan, bahwa pelaku pemusnahan hutan lindung seluas 2 hektar yang dimaksud adalah, sorang oknum Pejabat BP Batam lantai I yang bernama Baskoro bekerja sama dengan seorang oknum anggota Dprd kota Batam dari Dapil Kabil, yang selama ini menghambat pembangunan SMA Negeri 21 Batam yang mana sudah lama direcanakan masyarakat Kabil. jadi terhalang karena ulah oknum dewan yang dimaksud dengan menggunakan kekuasaannya menghambat niat masyarakat demi kepentingannya.

Mengenai benar tidaknya tudingan masyarakat tersebut, awak media ini mencoba mempertanyakannya kepada  Baskoro selaku pejabat BP Batam yang dimaksud.

Melalui pesan singkat dari Ponselnya ke staf Humas BP Batam, ia membatah jika lokasi pematangan lahan itu berada di kawasan hutan lindung. dan untuk lebih jelasnya demikian jawaban Baskoro.

"Itu lahan seluas 1,7 H,  peruntukannya untuk SMA Negeri 21, yang dokumenya sudah siap untuk diserahkan kepada dinas Pendidikan Kepri dengan luas 9000 Meter. Sebagiannya ada untuk fasum dan Kavling lebih kurang 50 KK siap bangun (KSB ) pemindahan dari warga Tanjung Uma, Kavling tersebut tidak termasuk hutan lindung. Sudah ada PL nya. Dan sudah sesuai dengan hasil  Musrenbang beberapa waktu yang lalu. Kalau saat ini terjadi jual beli kavling itu, bukan dari BP Batam (oknum)," Kata dia menerangkan melalui Humas BP Batam.



Itulah jawaban Baskoro, namun ketika awak media ini menyambangi lokasi pematangan lahan itu, pernyataan dari kenyataan dilapangan, terlihat begitu berbeda dari apa yang dinyatakannya. 

Aneh bin nyata, dari pernyataan Baskoro ini, tentu berbeda dengan realitanya saat melihat kondisi dilapangan. kata dia lahan untuk lokasi pembangunan sekolah dan peruntukan sebanyak 50 KSB pemindahan dari warga Tanjung Uma, diperlukan 1,7 Hektar, tetapi kenyataan terlihat berbeda.

Selain itu, Lokasi yang dimaksud kata dia, juga bukan di kawasan hutan lindung, namun kenyataannya, jelas terlihat jika lahan yang sudah di kavling-kavlingkan itu, berada di dalam pagar kawasan hutan lindung.

Jawabnya, hanya membuat KSB sebanyak 50 kavling pemindahan dari warga Tanjung Uma. Tetapi nyatanya, yang dibuat sudah 200 Kavling. Dan lagi, pemindahan warga Tanjung Uma ini, juga layak dipertanyakan, masyarakat Tanjung Uma mana yang dimaksudkannya. apakah ada penggusuran di Tanjung Uma?, tentunya masih dalam penelusuran.

Kembali kepernyataan Baskoro lagi yang ia menyatakan lahan yang di kavlingkannya itu sudah melalui Musrembang. Menanggapi hal Musrembang itu, kepada awak media ini Pengurus LPM Kabil, Rambe membantahnya

"Musrembang yang mana itu, tidak ada Musrembang yang membahas Kavling di Kabil ini. Tolong jangan membuat pembohongan Publik,  kesannya  jadi tidak mengenakan, seakan-akan LPM Kabil, ikut serta di dalam hal itu," pungkas Rambe Najunggal memastikan.

Pantuan media ini dilapangan, lahan yang disebut masyarakat itu berada di kawasan hutan lindung, terlihat  sudah dipetaki di kavling-kavlingkan, lengkap dengan nama blok-bloknya. Tampak seperti gambar diatas. melihat itu, melihat wargapun menjadi penasaran.

"Lah katanya mau membangun sekolah SMA Negeri 21, tapi kok malah petak-petak kavling yang terlihat, maksudnya apa nih. ini toh tujuan bapak itu ngotot mindahin sekolah itu, hebat betul," kata warga penasaran saat melihat lokasi ini, Jumat (7/10/2016).

Dilokasi lahan tampak ada seorang penjaga, ketika media ini, menanyakan kepada penjaga lahan dimanakah letak posisi lokasi pembangunan SMA Negeri 21yang dimaksud, panjaga itu menjawab,oh itu belum, karena belum di kliring.

"Oh belum, karena belum dikliring, kalau untuk sekolah, itu nanti dibagian sebelahnya, belum dikliring, " kata penjaga itu sembari tangannya menununjuk kearah bukit.

Selain itu, ada Informasi menyebutkan, Kavling-kavling seluas 6 x 10 meter itu, dijual diatas Rp 15 juta Perkavling, dan lagi jika posisinya di Hook, maka harga kavling bisa mencapai hingga Rp 20 juta.(Is)

Editor : Agus Budi T