Friday, 14 October 2016

Jual nama masyarakat, Melalui Dprd pengusaha berhasil tunda kenaikan tarif UWTO baru

Saat rapat dengar pendapat (RPD) membahas tentang rencana kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang baru diruangan Rapat Pimpinan Dprd Batam. Kamis (14/10/2016).

Batam, Dinamika Kepri - Rencana kenaikan tarif UWTO baru yang sudah digodok oleh BP Batam, akhirnya berhasil ditunda setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan alot diruangan Rapat Pimpinan Dprd Batam, Kamis (14/10/2016).

Dalam rapat ini, tampak yang hadir adalah rata-rata para pengusaha yang ada di Batam. Kendati mereka rata-rata semua pengusaha, namun mereka (Pengusaha=red) kerap menyebutkan untuk kepentingan masyarakat, tetapi tidak tahu persisnya masyarakat yang mana yang sedang mereka maksudkan.

Selain para pengusaha, dalam RDP ini juga dihadiri oleh 3 Deputi dari BP Batam, Pihak Pemko Batam, 3 Pimpinan Dprd Kota Batam, Kadin Kepri, REI (Real Estate Indonesia) Batam, Pengusaha property, UKM Kota Batam, dan beberapa perwakilan dari LSM Lira serta dari LSM Garda Indonesia (GI).

Pantuan media dalam rapat ini, para pengusaha kerap menyebutkan kepentingan masyarakat, demi masyarakat dan untuk masyarakat, namun tidak tahu masyarakat yang mana.

Diduga setelah mendengarkan banyaknya kata-kata masyarakat, akhirnya ketua Dprd kota Batam, Nuryanto. SH selaku wakil rakyat, menyimpulkan menunda rencana kenaikan tarif UWTO yang sudah matang dikonsep oleh BP Batam.(Ag)

Editor : Agus Budi T