Thursday, 1 September 2016

Tanggapi ucapan Ruslan Ali Wasim di Media, Tokoh masyarakat Kabil : Kepentingannya apa?

Lpm kabil
Para pengurus LPM dan Tokoh masyarakat Kabil.
Batam, Dinamika Kepri - Terkait adanya 2 versi tentang pengadaan lahan pembangunan SMAN 21 di Kabil yang tidak saling mengetahui, kini tengah menjadi dilema bagi LPM Kabil maupun bagi para tokoh masyarakat Kabil dengan seterunya, Ruslan Ali Wasim yang diketahui sebagai anggota Dprd di kota Batam.

Sebelumnya kepada media, Senin (29/8/2016) Wakil ketua komisi I Dprd Kota Batam, Ruslan Ali Wasim mengatakan, "Barang siapa yang ingin memindahkan lahan tersebut, berarti harus siap berhadapan dengan saya", ditanggapi oleh para tokoh masyarakat di Kabil, katanya, pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kota Batam itu, seyogya  tidak pantas diucapkan, apalagi oleh seorang anggota dewan. Pasalnya pernyataan itu, katanya sudah mengancam.

"Kepentingannya apa? setahu saya komisi I Dprd Batam itu urusi perizinan lahan, bukan menyediakan lahan, jika demikian berarti itu namanya penyalahan wewenang dan jabatan.

Dan lagi, menurut saya bahasa seperti itu, seyogya tidak pantaslah terucap dari seorang wakil rakyat apalagi di media dibaca banyak orang, selain ada unsur mengancam, itu juga sudah meresahkan.

Ini program lama LPM dan tokoh masyarakat Kabil. Seharusnya ia ikutlah membantu masyarakat Kabil, agar pembangunan sekolah ini cepat dibangun dilahan yang sudah ada,  bukan malah buat kebijakan dengan anisatif sendiri, dan herannya lagi Ia pula yang menentukan lahannya dimana, emang dia pejabat BP Batam?." ucap tokoh masyarakat, Nikson Sihombing. SH, Rabu (31/8/2016) penasaran.

Tambahnya lagi, " Ini tidak etis, hargai dong kami masyarakat yang sudah berjuang  bersusah payah mendapat lahan sebelumnya, menurut saya kalau seperti ini modelnya,  jelas ini telah menunjukkan sikap yang tidak beretika.

Ada kesan tidak menghargai jerih payah usaha yang dilakukan masyarakat disini (Kabil). Parahnya lagi, ia tidak pernah  sekalipun melakukan kordinasi dengan LPM  maupun dengan tokoh masyarakat di sini, heran juga mengapa bisa seperti itu, jika memang tidak lagi saling menghargai, Emang dia siapa? kepentingannya apa?," kata Nikson Sihombing yang juga salah satu pengacara di Batam ini.

Sepertinya Ruslan Ali Wasim tidak mau menyerah begitu saja, terungkap dari masyarakat Kabil ini mengatakan, bahwa lahan yang kini di disposisikan oleh Ruslan Ali Wasim yang disebut-sebut berstatus hutan lindung itu, adalah lahan yang untuk kedua kalinya, dimana lahan pengajuannya yang pertamanya dahulu, gagal karena ada seteru juga dengan mereka yakni LPM dan tokoh masyarakat Kabil.

Ketika ditanya media apa harapannya dalam menyikapi hal ini, Nikson Sihombing mengatakan, hendaknya BP Batam dapat segera mengeluarkan surat peta lokasi (PL) yang sudah lama diajukan. sebab lahan yang mereka diajukan itu, bukan lahan hutan lindung.

Begitu juga kepada kepala dinas Pendidikan kota Batam, Nikson berharap Muslim Bidin bisa segera mengatensi harapan mereka.

Pintanya lagi, Dinas Pendidikan kota Batam hendaknya dapat lebih mengedepan kepentingan masyarakat (Umum=red) dan hendaknya tidak mendahulukan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi yang mengatasnamakan kepentingan umum.(Ag)

Editor : Agus Budi T