Sunday, 25 September 2016

Mendagri Tjahjo Kumolo : Money Politik adalah Musuh Besar dalam Pilkada 2017

Mendagri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo.
Yogyakarta, Dinamika Kepri – Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2017 nanti, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa money poilitik atau yang biasa disebut dengan politik uang adalah musuh terbesar selama adanya pemilihan baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif.

“Money politik itu musuh terbesar dalam Pilkada maupun Pileg, itu jangan sampai terjadi politik uang, ancaman Pilkada serentak ini bisa terganggu kalau ada money politik (politik uang),” ungkap Mendagri di Yogyakarta, (24/9).

Mendagri mengimbau kepada tim sukses dan juga pasangan calon untuk tidak memprovokasi pendukung.

“Maka kami pemerintah mengimbau kepada tim sukses dan pasangan calon jangan memprovokasi pendukung kalau memang dia harus kalah ya kalah secara terhormat, menang ya menang secara terhormat,” kata Tjahjo.

Kemendagri bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian serta Badan Pengawas Pemilu sudah melakukan koordinasi dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang akan merusak jalannya Pilkada 2017.

Mendagri berharap, Pilkada serentak 2017 di 101 daerah nanti dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan dapat mewujdukan demokrasi yang baik.

“Masalah stabilitas (keamanan) dan masalah deteksi dini ada penelaahan dari BIN dan kepolisian, dimana ada sinergi. Memetakan daerah-daerah yang dianggap tidak baik.Sehingga melahirkan pemimpin daerah yang amanah dan bisa bertanggung jawab,” pesan Mendagri.

Mendagri juga meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri untuk bersifat netral dengan tidak ikut serta dalam kampanye.

“TNI, Polisi aktif termasuk PNS itu harus netral, ini yang penting karena antara Kemendagri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) akan memberikan  sanksi jika ada PNS aktif terlibat kampanye atau mendukung salah satu pasang calon,” ujar Tjahjo.

Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan pangkat hingga hilangnya jabatan.

Sumber : Humas Puspen Kemendagri