Friday, 30 September 2016

Bukit yang dipotong pihak Glory Point di Tiban Koperasi, Ternyata milik Kopkar BP Batam

Batam, Dinamika Kepri - Mengenai perihal Penimbunan dan Pemotongan Bukit yang dilakukan oleh Glory Point di Tiban Koperasi yang saat ini susah dihentikan,  puluhan perwakilan warga melakukan Rapar dengar pendapat di Komisi III Dprd Kota Batam, Jumat (30/9/2016).

Rapat Komisi yang dilakukan pada pukul 13: 30, tampak dihadiri oleh banyak pihak, antara lain dari pihak PU, Pihak Bapedal, pihak BPM-PTSP Kota Batam, Kapolsek Sekupang (Diwakili), Camat Sekupang, Ketua RW 01- 06, Ketua RT.1-5 dan Lurah Tiban Baru,  sedangkan dari pihak PT Glory Point dan Kopkar BP Batam.

PT. Glory Point tidak hadir dan hanya mengirimkan surat yang berisikan tulisnya" Jika pihak koperasi Karyawan (Kopkar) hadir, maka pihaknya juga akan hadir" baca ketua RDP sebelum rapat di mulai.

Dalam RDP ini, bertopik tentang pemotongan bukit yang dilakukan oleh PT.Glory Poin di Belankang sekolah Kasih Karunia Tiban Koperasi, Sekupang.

Dalam rapat ini, terungkap bahwa lahan bukit yang dipotong oleh pengembang tersebut, adalah milik Kopkar BP Batam.

Di RDP ini, Jurado Siburian mengatakan, semua Deplover yang ada di Batam, kata dia banyak yang menyalahi aturan ketika saat melakukan kegiatannya hingga kerap mengancam keselamatan masyarakat.


Selain itu, pertanyaan Dandis Rajagukguk kepada pihak BPM-PTSP yang mananyakan sampai dimana perizinan yang sudah dimiliki oleh Glory Point, Pihak BPM - PTSP, Sofian menjawab, Pengembang hanya memiliki izin lingkungan.

"Dari yang dikeluarkan BPM-PSTSP, Pengembang hanya memiliki izin lingkungan." kata Sofian.

Mengacu pada pada PP UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, sebelum rapat ini selesai, katanya demi penegakan Hukum, Jurado Siburian meminta agar pihak polisi dapat segera mempolice line kan areal pemotongan bukit tersebut, karena kondisinya sudah sangat membahayakan dan tak layak untuk dilanjutkan.

Dan anehnya lagi, salah satu dari warga yang diketahui seorang kontraktor, juga mengusulkan agar pemerintah dapat segera menganggarkan pembangunan Batu miring untuk menangkal dampaknya.

Dan lagi, ada yang unik di RDP ini, pasalnya semua anggota komisi III, Semuanya hadir, namun tidak ada hasil keputusannya. 

Selanjutnya di RDP berikutnya, Ketua komisi III, H. Djoko Mulyono.SH meminta agar pihak pengembang dan pihak Kopkar BP Batam selaku pemilik PL, dapat dihadirkan.(Ag)

Editor : Agus Budi T