Thursday, 25 August 2016

Yusril Koto : Walikota Batam Terkesan diskriminatif dan hanya memihak pengusaha

Foto surat Tim Terpadu Nomor: 8989/TIM-TPD/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016.

Batam, Dinamika Kepri - Ketu LSM Barelang Yusril Koto.SE kepada media, Kamis (25/8/2016) disela waktunya  mengatakan bahwa setelah melihat dan mencermati surat Tim Terpadu Nomor: 89/TIM-TPD/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 Perihal Peringatan ke 1 kepada pemilik/penghuni bangunan liar yang berada di atas lahan PT. Alfinky Multi Berkat, dan mengkaji dasar penerbitan surat itu  sangat jelas terkesan bahwa Walikota Rudi dalam menjalankan urusan Tim Terpadu yang dipimpin oleh Syuzairi, kesannya diskriminatif dan hanya memihak kepada pengusaha.

Adapun dasar surat yang dimaksud ini antara lain yakni berdasarkan : UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Perda Kota Batam No. 6 tahun 2013 tentang SOTK Satpol PP Kota Batam dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.27/HK/I/2016 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.

Di dalam ketentuan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa walikota berwenang menetapkan keputusan tetapi perlu di ingat bahwa walikota juga mempunyai tugas  memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Disamping itu, walikota berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Yang patut digaris bawahi bahwa walikota  dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan seperti penertiban rumah liar, kios liar dan pelanggaran Perda Kota Batam dilarang karena adanya sesuatu dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Tim Terpadu.

Dan tentunya  kebijakan walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan harus  ditetapkan bersama DPRD dan tidak bisa  main sendiri.

Sebagai penegak perda seperti disebut di dalam PP No. 6 tahun 2010 dan  Perda Kota Batam No. 6 tahun 2013, Satpol PP berwenang  melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perwako.

Namun kenyataan fakta dilapangan, terjadi upaya pembiaran dan terkesan disengaja padahal itu menjadi kewenangan Satpol PP dan walikota Rudi mendiamkan yang menjadi urusan Pemerintahannya.

Terkesan diskriminatif dan memihak, Satpol PP tidak  melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelaku usaha (umumnya Usaha/Toko Bahan Bangunan) yang menempatkan benda-benda material bangunan (pasir, batu koral, batu bata, batako, seng asbes, besi beton) di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman bahkan diatas saluran air dengan pencecoran drainase.

Didalam ketentuan Perda Batam No.16 tahun 2007 tentang ketertiban umum Pasal 20 (1), menyatakan “Setiap orang/badan hukum dilarang menempatkan benda - benda dengan maksud untuk menjalankan suatu usaha di jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan”.

Sepatutnya walikota rudi dalam membuat surat keputusan dan ketua tim  terpadu Syuzairi dalam melakkukan tindakan administrasi pemerintahan semestinya mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidakberpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan Yang Baik.(*)



Editor : Agus Budi T


loading...