Friday, 5 August 2016

Cerita Busuk dari Seorang Bandit, Direspon tiga Korps

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.
Dinamika Kepri - “Cerita Busuk dari Seorang Bandit” kini malah direspon tiga korps tidak pada takarannya. Padahal laporan Haris Azhar seharusnya bisa menjadi momentum memberantas kartel narkoba.

Setelah dilaporkan ke polisi karena mengunggah “Cerita Busuk dari Seorang Bandit”, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, merasa tengah dikriminalisasi oleh aparat.

Pengakuan seorang gembong narkoba Freedy Budiman sebelum dieksekusi mati sebetulnya masuk informasi penting. Namun oleh aparat malah direspons tidak pada takarannya, dalam sebuah negara yang disebut sedang darurat narkoba.

Pada Selasa, 2 Agustus 2016, tiga institusi, Divisi Hukum Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaporkan Koordinator Haris Azhar ke Bareskrim Polri.

Cuitan Haris mengenai pengakuan Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba kepadanya menjadi pasal. Tulisan Haris melalui Facebook dan yang ditegaskan melalui akun Twitter tersebut dinilai mencoreng muka tiga institusi.

Alhasil pelaporan sebagai delik aduan dilayangkan dengan dasar Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan yang mengarah kepada pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat 3 yang beberapa waktu lalu kerap diperdebatkan sebagai pasal karet itu berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Laporan oleh tiga institusi itu lalu dicatatkan dengan tiga laporan yang berbeda, yaitu Laporan Nomor LP/766/VIII/2016 Bareskrim untuk pelapor dari pihak Divisi Hukum TNI, Laporan Nomor LP/765/VIII/2016 Bareskrim untuk pelapor dari Divisi Hukum BNN dan Laporan Nomor LP/767/VIII/2016 Bareskrim untuk pelapor Divisi Hukum Polri.

Pascapelaporan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga mengungkapkan pernyataan tegas. Dia mengatakan, bukan tak mungkin Haris akan ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut tergantung pada adanya bukti dan keyakinan penyidik jika Haris dan publikasi yang dilakukannya memang identik dengan pasal yang dikenakan kepada aktivis HAM tersebut.

“Kalau alat buktinya minimal dua ada dan ada keyakinan penyidik bahwa ini pidana, ini dapat memenuhi unsur, maka bisa saja ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka,” kata Tito, Rabu (3/8/2016).

Dia meneruskan, jika kasus tersebut sudah masuk ke meja hijau, maka tinggal menunggu pengadilan bisa menimbang soal salah benar dari substansi publikasi yang dilakukan Haris.

Kepala BNN, Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa pelaporan terhadap Haris dilakukan demi alasan perlunya proses tersebut dilegalkan. Informasi yang didapatkan Haris melalui gembong narkoba kata dia perlu dicatatkan dalam sebuah dokumen BAP.

Pria yang yang kerap disapa Buwas itu meminta publik tak buru-buru berprasangka bahwa tiga institusi itu sebenarnya berencana menjadikan Haris Azhar sebagai pesakitan.

“Kenapa kita melapor ke Polri terhadap Saudara Haris, itu ada legalitasnya. Bukan dengan maksud untuk menjadikan tersangka tapi agar ada pemeriksaaan,” kata Budi Waseso, Kamis, (4/8/2016).

Respons Kepolisian, TNI dan BNN ini cukup mengejutkan publik. Setelah sebelumnya ketiga korps itu mengatakan tak ragu mendalami tulisan Haris tentang pengakuan Freddy Budiman kepada dia pada tahun 2014 silam di Lapas Batu Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Haris menuliskan testimoni Freddy yang mengaku kerap diperas oleh aparat bahkan ketika dia mendekam dalam lapas.

Tak hanya itu, bisnis besar narkoba juga disebut-sebut dibentengi oleh pejabat di BNN, Kepolisian dan TNI. Pengakuan itu kata Freddy dimuat dalam pledoinya setelah diakui kepada kuasa hukumnya. Lebih lanjut Haris mengatakan tak mudah mengetahui pengacara Freddy dan mengatakan tidak memiliki akses mendapatkan pledoi itu.

Sejumlah pihak menyayangkan pelaporan terhadap Haris, yang dinilai justru harus diapresiasi karena berani mengungkap informasi sensitif terkait jaringan narkoba. Apalagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sangat getol dalam pemberantasan narkoba hingga tak segan melakukan eksekusi mati terhadap para bandar narkotika. Bulan Juli, dilakukan gelombang ketika eksekusi mati terpidana kasus narkoba. Di tengah kontroversi, Jokowi tampak kukuh dan konsisten dengan kebijakan hukuman maut itu.

***

Sehari berselang setelah pelaporan terhadap aktivis KontraS, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudian memberi penilaian atas kondisi tersebut. Ade tak mau buru-buru menghakimi Kepolisian, TNI maupun BNN.

Menurut Politikus Partai Golkar tersebut, langkah yang dilakukan ketiga institusi bisa dipahami. Dia mengatakan, pimpinan institusi pasti ingin agar citra lembaga yang dibawahinya tidak tercemar.

Ade mengatakan, pengaduan tersebut adalah hak pihak-pihak yang merasa. Apalagi perihal yang dituduhkan adalah masalah serius yang menyangkut esensi tugas tiga korps. Namun Ketua DPR mengingatkan, agar di samping pelaporan itu, maka substansi pernyataan Haris juga tidak diabaikan oleh penegak hukum. Terlebih, testimoni tersebut, apabila benar adanya maka sangat berbahaya jika tidak diungkap.

“Apa yang dilakukan oleh TNI, Polri dan BNN, tiga institusi ini menurut yang saya baca dalam rangka menjaga marwah kehormatan ketiga institusi,” kata Ade Komarudin di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, memandangnya dari sisi berbeda. Dia menilai bahwa pelaporan Haris Azhar dengan menggunakan UU ITE sangat disayangkan. Pasalnya UU tersebut justru diundangkan untuk bisa melindungi pengguna internet termasuk media sosial. Namun Haris yang berani mengungkapkan dugaan “borok” penegak hukum justru jadi korban UU tersebut.

Meutya menilai, beberapa kasus selain Haris pula terjadi dan pada akhirnya tiba pada pro dan kontra pasal-pasal karet di UU ITE. Pasal-pasal dalam produk legislasi itu dianggap bisa dimanfaatkan untuk memberangus kebebasan berpendapat. Meutya tak menampik, saat ini perlu rencana amandemen terhadap UU ITE itu.

Dihubungi secara terpisah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana Bonaprapta turut mempertanyakan pelaporan tersebut. Gandjar meragukan soal dugaan penghinaan mengarah ke pencemaran nama baik dari tulisan Haris Azhar yang kini menyebar secara luas.

Dia juga mengatakan pelaporan dengan Pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE selayaknya harus dirangkaikan dengan KUHP.

“Penghinaan dalam KUHP diatur Pasal 310 dan 311, harus ditujukan pada orang. Penghinaan Pasal 207 bisa ditujukan pada penguasa, lembaga, institusi. Tapi masalahnya dimana penghinaannya (oleh Haris Azhar),” kata Gandjar.

Dia berujar, sekalipun pada akhirnya diketahui pernyataan Freddy Budiman tak disampaikan dengan tepat oleh Haris, maka pembuktian penghinaan juga akan sulit dilakukan. “Apakah ada kalimat bernada penghinaan,” kata Gandjar bernada retoris.

Efek lainnya, kasus ini diyakini bisa meninggalkan preseden buruk. Informasi penting terkait masalah dalam negeri bakal enggan diungkap oleh warga negara yang mengetahuinya. Mereka bakal takut dikenakan pasal oleh lembaga ataupun pihak yang merasa dirugikan.

Sementara itu Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai informasi yang disampaikan Haris Azhar terkait keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak pihak yang menyampaikan hal serupa.

“Tapi tidak ada upaya nyata yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi untuk secara konkret dan masif melakukan upaya pemberantasan mafia narkoba,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan Haris harus menjadi momentum positif bagi pemerintah untuk memulai upaya pemberantasan mafia narkoba yang lebih intensif. “Ini momentum bagus. Info dari Haris harus menjadi pintu masuk pemberantasan mafia narkoba,” ujarnya.

Dahnil menyayangkan apabila informasi dari Haris justru ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan kredibilitas aparatur hukum baik Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut dia, apa yang disampaikan Haris adalah bentuk cinta dan kasih sayang terhadap aparatur hukum. Pemuda Muhammadiyah pun mendukung apa yang dilakukan Haris sebagai bentuk komitmen tinggi guna mendorong perbaikan institusi hukum.

Pihaknya pun mendorong Presiden segera bersikap terang dan tegas, salah satunya dengan cara membentuk tim independen pemberantasan mafia narkoba. Tim ini diharapkan mampu membongkar fakta-fakta adanya dukungan dari aparatur hukum terkait bisnis narkoba di Indonesia. “Kami menagih komitmen Presiden yang ingin memerangi narkoba,” kata Dahnil.

Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk memberantas mafia narkoba. Tak hanya itu, Jokowi juga diminta mengintruksikan kepada tiga lembaga penegak hukum yakni Polri, TNI, dan BNN untuk menghentikan rencana kriminalisasi terhadap koordinator Kontras Haris Azhar.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid menyebut Jokowi pernah menegaskan bahwa Indonesia menghadapi darurat bahaya narkoba. Namun tindakan tiga lembaga yang melaporkan Haris atas tuduhan pencemaran nama baik dinilai tidak mencerminkan kegentingan bahwa Indonesia benar-benar darurat narkoba.  Apalagi, kata dia, ketiga lembaga tersebut mengklaim telah bekerja keras memberantas narkoba.

“Klaim-klaim itu tidak ada artinya kalau sikap kegentingan memberantas narkoba dilakukan dengan mengkriminalisasi orang yang memberikan kesaksian penting terkait sinyalemen keterlibatan orang dalam,” ujar Usman saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Menurut dia, apabila kriminalisasi terhadap Haris dilanjutkan maka negara bisa dituduh menutupi atau mencegah terendusnya keterlibatan orang-orang di dalam negara pada praktik kartel narkoba. Tiga lembaga tersebut hendaknya menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan institusi.

“Informasi yang disampaikan Haris, kepentingan umumnya lebih kuat. Sementara sikap tiga lembaga tersebut mencerminkan kepentingan sempit, bukan kepentingan umum, bangsa, dan negara,” kata Usman.

 ***

Dipolisikan oleh tiga institusi berpengaruh kelihatannya tak membuat Haris Azhar gentar. Sejak awal dia mengatakan tak cemas jika diperkarakan perihal pengakuan yang diungkapnya. Bahkan Haris berujar sudah memprediksi respons penegak hukum bakal seperti saat ini termasuk adanya potensi intimidasi.

“Saya tetap komitmen dengan apa yang saya ucapkan. Saya punya dugaan akan diperlakukan seperti ini. Insya Allah saya siap,” kata Haris dalam perbincangan dengan tvOne.

Namun Haris menyayangkan jika informasi itu tak lalu ditindaklanjuti dengan cepat dan konkret oleh Kepolisian dan BNN. Padahal pemerintah saat ini menyebut-nyebut narkoba sebagai masalah darurat dan kejahatan luar biasa. Menurutnya, istilah luar biasa dalam konteks narkoba bukan karena hanya korban yang cukup besar namun juga terlibatnya aparat penegak hukum dalam bisnis haram itu. Sudah jamak ada aparat yang tertangkap mengait obat terlarang. Informasi ini kata dia bukan berita baru.

Haris bercerita bahwa dia memang sengaja tak membuka pengakuan itu pada tahun 2014 tak lama setelah Freddy bercerita. Pasalnya, tahun 2014 menurut Koordinator Badan Pekerja KontraS itu riuh dengan Pemilu. Isu tersebut tak akan mendapatkan perhatian penuh dari aparat dan masyarakat. Belum lagi kata Haris, dia menunggu hingga rezim pemerintahan berganti karena pemerintahan yang akan digantikan tak lagi bisa total merespons sengkarut masalah ini.

Lantas sebelum menuliskan melalui media sosial, Haris juga mengatakan sempat menyampaikan hal tersebut kepada Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi Sapto Pribowo. Sayangnya tidak gayung bersambut.

Pun setelah gonjang-ganjing pengakuan itu hingga dirinya dilaporkan, Istana masih belum menunjukkan sikap. Haris Azhar karena itu berharap Jokowi bisa memberi perhatian sebagaimana Presiden mengaku sangat terusik dengan masalah pelik narkotika.

“Menurut saya ini harusnya menjadi peluang karena masyarakat juga menunggu tindakan tegas Presiden terhadap maraknya kejahatan narkoba karena informasi yang saya sampaikan sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat,” kata Haris.

Sejauh ini, menurut Haris, terdapat 60 pengacara yang akan membantunya menangani kasus tersebut. “Tapi yang mengatakan ingin, masih banyak lagi. Mungkin kalau ditotal hampir 100 lawyer dan berasal dari berbagai organisasi pengacara,” tuturnya.

Hingga kini, Haris mengatakan belum ada panggilan dari pihak kepolisian terkait pelaporan yang diajukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan TNI. “Tapi dengan Polri sudah komunikasi, dengan Pak Boy (Kepala Divisi Humas). Dengan BNN sudah, tapi dengan TNI, belum,” ujarnya.

Menurut Haris, pelaporan yang dilakukan oleh berbagai pihak itu justru menghabiskan energi. “Saya terima kasih dilaporkan begitu. Tapi, alangkah lebih baiknya kalau energi kita semua dipakai untuk sama-sama membongkar mafia narkoba dan membuktikannya,” katanya.

Haris merasa pernyataan yang disampaikannya itu sudah menjadi rahasia publik. Dia pun meyakini bahwa baik BNN, TNI, dan juga Polri memiliki komitmen untuk memerangi narkoba. “Saya pikir, kita tidak perlu masuk pada ego institusi dan lebih baik berkonsolidasi dengan masyarakat.”

Sementara itu Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo yang namanya disinggung tidak membantah dirinya memang pernah dihubungi Haris Azhar terkait pengakuan bandar narkoba Freddy Budiman.

Johan mengaku ditelepon oleh Haris pada Senin, 25 Juli lalu. Saat itu, Haris menceritakan soal pengakuan Freddy bahwa ada oknum aparat yang membantunya berbisnis Narkoba dari balik jeruji besi.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan cerita Haris itu ke Presiden karena tidak mendetail. “Akhirnya, saya minta, Anda bisa enggak kasih kronologi untuk bahan saya menyampaikan itu ke Presiden,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Namun, Johan mengaku baru mendapatkan penjelasan detail dari Haris pada Kamis, 28 Juli pukul 19.57 WIB. Haris mengirimkan informasi detil pengakuan Freddy itu melalui pesan Whatsapp.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan pesan Haris itu ke Presiden karena saat itu Jokowi tengah berada di Rapimnas Golkar.

“Saya telepon dia, saya bilang saya belum bisa sampaikan malam ini karena Presiden malam itu ke Golkar. Memangnya ‘Pak Lurah’ bisa langsung ditelepon? Posisi saya juga enggak lagi di sebelah Presiden. Saya di rumah waktu itu,” ujar Johan.

Pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.50 WIB, eksekusi mati terhadap empat terpidana kasus narkoba, termasuk Freddy Budiman dilakukan. Setelah itu, Haris pun menyebarkan pesan yang dikirim kepada Johan Budi  ke media sosial sehingga ramai menjadi perbincangan publik dan pemberitaan.

Presiden akhirnya mengetahui sendiri cerita Haris Azhar ini melalui pemberitaan. Saat dimintai tanggapannya soal Haris yang menyebar pengakuan Freddy itu ke media sosial karena tak juga mendapat responn dari Presiden, Johan menolak untuk berkomentar lebih jauh. “Ya itu tadi jawabanya. Ceritanya begitu,” ucap Johan.

Sumber : siagaindonesia.com
 http://www.siagaindonesia.com/130640/hilangnya-momentum-dari-cerita-busuk-haris-azhar.html