Sunday, 21 August 2016

Aneh !, ADI disebut pendidikan nonformal, Yusril : Jika tidak memenuhi standard, Ditutup saja

Akademi Da’wah Indonesia
Spanduk milik Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam.

Batam, Dinamika Kepri - Terkait dugaan terjadi kegiatan malpraktik dosen mengajar yang memporsir sehingga memori otak Azman (23) warga Pulu Labu Kelurahan Pulau Air Kecamatan Sagulung mahasiswa Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam tidak mampu menampung muatan bahan ajaran akhirnya menjadi lelah hingga mengganggu kejiwaannya setelah mengikuti kuliah dan sejak enam hari lalu hingga dan kini kondisinya terlihat parah .

Kondisi Azman telihat aneh lain dari biasa dengan berbicara dan mengoceh bahkan jika tidak diikat kedua kaki dan tangannya Azman berlaku berontak dan bertelanjang bugil.

Ketua LSM Barelang Yusril Koto, menanyakan melalui ponsel soal penyelenggaraan pendidikan ADI kepada KH Didi Suryadi  Ketua Yayasan An Ni’mah yang menaungi ADI, mengatakan bahwa Akademi Da’wah Indonesia (ADI) menumpang di kampus Pondok Pesantren An Ni’mah dan itu pendidikan non formal.

"Jika  Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam  itu pendidikan nonformal, berarti itu lembaga pendidikan itu dikelompokan sebagai lembaga kursus atau lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau majelis taklim dan tidak memenui syarat sebagai akademi," tegas Yusril

Yusril menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur di dalam Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, dan juga Pasal 100 ayat 1 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi: penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Selanjutnya lebih spesifik penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur di dalam pasal 100 ayat  (2):  Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:

A. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan
B. Kelompok belajar
C. Pusat kegiatan belajar masyarakat
D. Majelis taklim
E. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal

Namun pernyataan KH Didi Suryadi bertolak belakang dengan frakta dilapangan, bahwa Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam lokasi kampus  di Komplek Pesantren An Ni’mah Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut, Kec Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri menyelenggaran pendidikan kader da’i Program D2 (diploma 2 tahun) non-gelar peserta didik angkatan perdana ADI Batam tahun ajaran 2016-2017 yang terdiri 19 mahasiswa dan 6 mahasiswi.

Mengutip Panjimas.com (9 Agustus 2016) pimpinan Pesantren An Ni’mah Ustadz Ariyanto Rosyad  menyatakan alhamdulillah, dengan adanya ADI Batam ini, pendidikan para santri berkelanjutan hingga menjadi kader da’i yang sangat kita butuhkan.

"Alhamdulillah, dengan adanya ADI Batam ini, pendidikan para santri berkelanjutan hingga menjadi kader da’i yang sangat kita butuhkanKelak alumni ADI Batam dapat langsung menjadi agen pengembang masyarakat atau melanjutkan ke STID Natsir dulu,'' kata Ustadz Ariyanto.

Menurut Yusril, ada yang aneh terkait pendirian Akademi Da’wah Indonesia dan pihak terkait patut mengevaluasi mengingat penggunaan kata “Akademi” adalah suatu institusi pendidikan tinggi, kemudian penggunaan kata “Mahasiswa” adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi. Dan penggunaan kata “diploma II (D-2) yaitu sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan  diploma II (D2).

Ditegaskan oleh Yusril, bahwa tidak terdapat Nomor Statistik Perguruan Tinggi Islam (NSPTI) di website Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, demikian juga di website Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tidak ada tercatat Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam.

“Ini berarti keberadaan Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam tidak jelas”, ujar Yusril

Lebih lanjut Yusril menduga  pendirian Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 19 ayat (1)  Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pasal 20 ayat (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Yusril juga menegaskan bahwa diduga Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam tidak memenuhi ketentuan  Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, Pasal 1 angka 13 disebutkan Program diploma 2, selanjutnya diusebut Program D-II adalah jenjang program pendidikan profesional pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi minimal 80 SKS dan masksimal 90 SKS dengan kurikulum 1 smester dan lama program antara 4 sammpai 6 smester setelah sekolah lanjutan tingkat atas. Dan Pasal 4 ayat 1 menyebutkan: persyaratan pendirian perguruan tinggi agama terdiri dari:

  1. Rencana induk pengembangan (RIP)
  2. Fakultas, jurusan, program studi dan kurikulum
  3. Tenaga kependidikan, d. analisis potensi calon mahasiswa
  4. Analisis pendayagunaan out put/pemakai jasa lulusan. 
  5. Sumber pembiayan, g. sarana dan prasarana. 
  6. Penyelenggaraan perguruan tinggi agama, 
  7. Rancangan statute

Mengingat masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Yusril meminta pihak Kopertais XII untuk melakukan pengecekan dan sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 21 ayat (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Sebelum menutup, Yusril Koto meminta agar pihak Kopertais XII  dapat segera melakukan cek legalitas dan keabsahan Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Batam. kata dia, jika memang tidak memenuhi standard, mendingan ditutup saja.

" Ya kalau memang tidak memenuhi standard, Ya mendingan ditutup saja." kata dia mengakhiri, Minggu (21/8/2016) kepada media.(*)

Editor : Agus Budi T


loading...