Saturday, 30 July 2016

Terkait LKS, Masyarakat Batam peduli pendidikan, Akan menggugat Walikota

pemko batam
Gedung Pemerintah Kota Batam, Foto/Dok : batamkota.go.id
Batam, Dinamika Kepri - Pernyataan Walikota Batam. H. Rudi. SE dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. M.Si yang sebelumnya menyebutkan akan memberhentikan kepala sekolah (Kepsek) penjual lembar kerja siswa (LKS) dilingkungan sekolah negeri SD dan SMP, kata masyarakat Batam sampai saat ini tidak terbukti, belum ada bukti  yang diberhentikan, padahal 90% sekolah negeri SD dan SMP di Batam, menjual LKS kepada murid didiknya, kata Yusril Koto. SE menyampaikan kepada media, Sabtu (30/7/2016).

Katanya, dalam waktu dekat ini, Masyarakat Batam peduli pendidikan,  akan menggugat Walikota Batam karena larangan yang disampaikan kepada Kepsek hanya sebatas ucapan (Lisan) saja, dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Ucap ketua LSM Barelang, Yusril Koto kepada Media menyatakan, Maraknya penjualan LKS di sekolah di kota Batam, Walikota Batam layak digugat, sebab larangan penjualan LKS darinya, hanya sebatas perkataan serta tidak memiliki pengaruh atau dampak efek jera bagi kepsek nakal.

Lebih rinci Yusril menyampaikan katanya, dasar pembuatan LKS itu adalah permateri di dalam RPP maka sebenarnya seorang guru itu, harus mempunyai kemampuan dalam membuat LKS. Idealnya LKS itu dibuat oleh guru, bukan malah dibuat oleh orang lain, untuk di bisnikan kepada murid didik. bagaimanapun tentu gurulah yang lebih mengetahui bagaiman alur proses belajar yang baik kepada murid didiknya, bukan mengandalkan LKS semata.

Selain itu kata dia lagi, Peran serta dari masyarakat sangat dituntut untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan guna mewujudkan pemerintahaan kota Batam yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

" Peran masyarakat sangat dituntut untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan pemerintahaan kota Batam yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme." tegas Yusril.

Dalam hal ini, maka masyarakat peduli pendidikan Batam akan menggugat:

Walikota Batam berkedudukan di jalan engku putri batam center, batam kepulauan riau sebagai tergugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) Tanjung pinang, sekupang batam, provinsi kepulauan riau (UU No.5/1986 pasal 3 (1) apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.

Dengan objek gugatan: tidak diterbitkan keputusan tata usaha negara (PTUN) surat tentang larangan penjualan lembaran kerja siswa (LKS) di lingkungan sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) kota Batam tahun pelajaran 2016/2017. (UU No. 23/2014 pasal 65 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: c. menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah.

Pokok perkara :

Walikota membuat kebijakan tidak menerbitkan PTUN (surat) larangan penjualan LKS di SDN dan SMPN di kota Batam yang merugikan kepentingan orang tua siswa dan juga telah meresahkan sekelompok masyarakat orang tua siswa dan yang secara khusus memberikan keuntungan golongan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di maksud, jelas Yusri antara lain yakni, Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang buku pasal 11 pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Dan sebelum mengakhiri kepada media, Yusril menyampaikan harapannya, agar  Walikota Batam kedepannya dapat lebih arif dan bijaksana dalam mengambil segala kebijakan serta kebijakan yang diambilnya dapat memiliki kekuatan hukum, agar para pelanggarnya bisa dapat diberikan sangsi tegas. Apalagi sebagai walikota, tentu semua kebijakan yang dilakukannya, adalah kepentingan hajat orang banyak.(Ag)

Editor Agus Budi T