Friday, 3 June 2016

Surat PL yang ditanda tangani Pemko Batam, Merupakan bukti dasar pemungutan pendapatan dari reklamasi pantai

Pemotongan Gunung guna untuk menimbun Laut / Pantai (Reklamasi).
Batam, Dinamika Kepri -Dasar pemungutan pendapatan dari reklamasi pantai adalah berupa surat perjanjian pengelolan lahan (PL) yang ditandatangani oleh Pemko Batam sebagai pihak pertama dan investor sebagai pihak kedua
 
Salah satu perjanjian PL itu antara lain berbunyi: atas pecadangan lahan membayar berupa sumbangan kepada pihak ke tiga ke Kas Daerah sebesar Rp5000/m2 terhadap pemberian cadangan tanah yang telah direklamasi, wajib menyediakan lahan yang siap bangun kepada pemko Batam seluas +- 10.000 m2 atas pengalokasian yang telah diberikan oleh Pemko Batam, dimana pemberian lahan tersebut diserahkan melalui berita acara serah terima penyerahan lahan secara akta notarial dan kemudian kan dijadikan asset bagi pihak Pemko Batam, dalam hal memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini yang telah disepakati, maka kesempatan untuk mengginakan tanah menjadi gugur yang berakibat batalnya pengalokasian lahan.

Anehnya, isi perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara tegas jumlah uang yang harus disetorkan oleh investor kepada Pemko Batam. Dalam perjanjian juga tidak disebutkan batas waktu pembayaran dari investor ke Kas Daerah Kota Batam sehingga masih ada investor yang belum melaksanakan kewajibannya.
Pencatatan atas pendapatan dari reklamasi pantai yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Daerah (BPD) Kota Batam tidak tertib. Padahal setiap investor melakukan pembayaran sumbangan pihak ketiga sesuai perjanjian Pengelolaan Lahan (PL) tahun 2005.
 
Total penerimaan pendapatan dari reklamasi pantai yang harus dibayar investor ke Pemerintah kota Batam sebesar Rp.12.347.114.600 dari lahan yang dialokasikan untuk reklamasi seluas 2.489.422,92 dikali  5 ribu rupiah per meter2 Dari total pendapatan yang dianggarkan itu Pemko Batam sudah menerima sebesar Rp. 4.137.940.000.

Dari sumber Badan Pertanahan Daerah (BPD) Kota Batam yang mengelola pendapatan reklamasi pantai diketahui bahwa Pemko Batam menetapkan pendapatan reklamasi pantai berdasarkan rincian pengalokasian tanah atas reklamasi pantai milik Pemerintah Kota Batam yang diterbitkan BPD terdapat tunggakan sebesar Rp 1.756.370.000,00 dari HPL No:  86/Teluk Tering/2004 dan tunggakan sebesar Rp 6.452.804.600,00 dari HPL N o: 93/Bengkong Laut /2005 atau total sebesar Rp 8.209.174.600,00 dari investor pengelola lahan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati per 16 April 2012 hingga sekarang, karena tidak adanya upaya dari BPD selaku pengelola teknis reklamasi pantai untuk melakukan penagihan. Anehnya, kewajiban investor yang tertunggak sebagai piutang itu tidak tercatat pada neraca laporan keuangan Pemko Batam.

Dugaan kecurangan Badan Pertanahan Daerah Kota Batam terkuak oleh pemeriksaan BPK, bahwa terdapat kekurangan sebesar Rp. 450.000.000 kewajiban yang harus dibayarkan oleh investor yang melaksanakan reklamasi pantai atas lahan Pemko Batam, antara lain PT. Puri Mahkota  Paradise mengelola lahan seluas 90.000 m2 yang semestinya sesuai perjanjian PL penetapan pendapatan sebesar Rp.450.000.000 namun menurut BPD sebesar Rp.250.000.000 sehingga terdapat selisih kurang Rp.200.000.000

Begitu juga dengan PT. Batamas Puri Permai yang mengelola lahan seluas 60.000 m2 yang semestinya sesuai perjanjian PL penetapan pendapatan sebesar Rp. 300.000.000 namun menurut BPD sebesar Rp. 150.000.000 sehingga terdapat selisih kurang Rp. 150.000.000 dan terdapat kelebihan perhitungan  yang dibayarkan PT. Puria Samudera Millenium mengelola lahan seluas 50.000 m2 yang semestinya sesuai perjanjian PL penetapan pendapatan sebesar Rp. 250.000.000 namun dibuat BPD menjadi Rp.300.000.000. Nah ini dia, ketiga insvestor  tersebut sudah melunasi pembayarannya sesuai perjanjian pengelolan lahan (PL) yaitu per meter 5000 rupiah dikalikan dengan luas lahan tidak berdasarkan penetapan BPD.

Menurut BPK bahwa tertunggaknya kewajiban investor itu disebabkan perjanjian yang tidak jelas tidak memuat jumlah uang yang harus dibayar, batas waktu pembayaran antara Pemerintah Kota Batan dengan investor pengelola lahan, dan Badan Pertanahan Daerah Kota Batam tidak melakukan penagihan piutang atas tunggakan sumbangan investor pengelola lahan.

Diduga ada pembiaran, Walikota Batam semestinya memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Daerah supaya meninjau kembali perjanjian yang tidak jelas antara Pemerintah Kota Batam dengan investor pengelola reklamasi pantai itu dan menagih investor yang belum melunasi kewajibannya.

Penulis : Yusril Koto.
Sent from : Yusril, se. mba Uyun
To : dinamikakepri@gmail.com
Editor : Agus Budi T