Tuesday, 28 June 2016

Makin nekat melanggar aturan, Pengusaha berani bongkar muat konteiner diareal pemukiman, Jurado Siburian : Itu menyalahi aturan

 PT. Asia Centralindo Pratama
Aktifitas Bongkar muat konteiner di pemukiman.

Batam, Dinamika Kepri - Makin nekat saja, terkesan kebal hukum dan wajib ditanya, siapa bekingnya? Mungkin begitulah kata yang pantas ditujukan bagi pengusaha pemiliki PT. Asia Centralindo Pratama  beralamat di komplek Ruko Cahaya Garden Blok H No 5 di Bengkong Nusantara, Batam, Kepri. Pasalnya perusahaan yang diduga perusahaan bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang tersebut, Nekat melakukan bongkar muat Konteiner di dearah pemukiman warga dan tidak pada tempatnya.

Terkait hal ini, ketika dimintai tanggapannya oleh media ini, Anggota Komisi III Dprd kota Batam, Jurado Siburian SH, mengecam tindakan aksi dari tindakan nekat yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Ia mengatakan, melakukan bongkar muat konteiner di areal pemukiman, sangat tidak diperbolehkan karena itu akan mengganggu areal pemukiman warga dan sangat menyalahi aturan.

"Melakukan aktifitas bongkar muat konteiner di areal pemukiman warga, itu sangat tidak boleh, dilarang dan sudah ada aturannya, bagaimanapun tindakan tersebut akan mengganggu kenyamanan warga sekiatar," kata  Jurado Siburian SH, Selasa (28/6/2016) kepada awak media ini.

 PT. Asia Centralindo Pratama1

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Pasal 150 ayat (2) UU Perumahan, jelas dituangkan bahwa setiap pemilik tempat usaha yang mengganggu kenyamanan lingkungan hunian dengan kegiatan usahanya, yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa, Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan pembangunan, Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel), Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan izin mendirikan bangunan, Pencabutan izin mendirikan bangunan, Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, Perintah pembongkaran bangunan rumah, Pembekuan izin usaha, Pencabutan izin usaha, Pengawasan, Pembatalan izin, Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, Pencabutan insentif, Pengenaan denda administratif dan Penutupan lokasi.

Itulah aturan yang sudah ada, namun ada dugaan UU yang dimaksud, tidak berlaku di kota Batam, sebab jika memang berlaku, tentunya tidak mungkin perusahaan ini berani untuk mengangkanginya.(Ag)

Editor : Agus Budi T