Thursday, 16 June 2016

Ini data dari LSM Barelang tentang adanya dugaan korupsi belanja obat RSUD di Batam

ilustrasi.
Batam, Dinamika Kepri - Pada APBD 2011 RSUD Batam sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BULD) merealisasikan belanja sebesar Rp.60.212.868.191,85. Namun BPK menemukan ada ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari uang rakyat tersebut, seperti dipaparkan Ketua LSM Barelang, Yusril Koto. SE.

Dijelaskannya bermula RSUD Batam ditetapkan sebagai BULD berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.351/HK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. Walaupun sudah ditetapkan sebagai BULD, RSUD Batam masih memperoleh anggaran APBD sampai dengan TA 2011.

Penganggaran itu ditetapkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

Diterangkan Yusril berdasarkan temuan BPK dalam Rekening Koran Operasional RSUD Kota Batam pada Bank Tabungan Negara nomor rekening 027-01-0000797 terdapat total mutasi kredit selama tahun 2011 sebesar Rp.8.888.722.444.sebagai penarikan tunai yang dilakukan bendahara pengeluaran RSUD untuk membiayai kegiatan operasional RSUD.

Namun dalam laporan operasional badan layanan umum daerah (BLUD) tahun 2011 diketahui realisasi belanja RSUD sebagai BLUD sebesar Rp.7.350.879.081 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.537.843.363.

Ternyata selisih dimaksud merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh RSUD untuk belanja yang tidak dianggarkan dalam RBA RSUD tahun 2011.

Ironisnya manajemen RSUD tidak memiliki mekanisme tertulis terkait pencairan dan pertanggungjawaban belanja yang tidak dianggarkan, terangnya.

''Ini jelas Direktur RSUD kangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,'' tegas Yusril. Rabu (16/6/2016).

Rupanya belanja dimaksud diantaranya direalisasikan untuk pembelian obat dan pemasangan teralis ruang rawat inap.

Anehnya belanja itu atas kebijakan dan persetujuan Direktur RSUD dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda, dan parahnya Bendahara Pengeluaran RSUD tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran dimaksud. Penelusuran atas bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui belanja tersebut ternyata tidak hanya untuk belanja obat dan pemasangan teralis.

Patut dipertanyakan ada apakah sehingga belanja tersebut tidak disajikan dalam Laporan Keuangan TA 2011 pada RSUD Kota Batam, baik dalam format SAk maupun format SAP.

Dengan demikian belanja RSUD sebesar Rp.1.537.843.363 tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batam TA 2011.

''Sekali lagi ini sebagai penyimpangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,'' terangnya.

Dari pengeluaran belanja tersebut sebesar Rp.419.129.860,50 belum dipertanggungjawabkan sedangkan sebesar Rp.411.802.684,50 pertanggungjawaban hanya berupa rekapitulasi kebutuhan berupa surat yang sudah ditandatangani Direktur dan kuintansi. Dengan demikian total belanja yang belum dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp.830.932.509.

''Belanja RSUD sebesar Rp.830.932.509 tidak dapat diyakini kebenarannya dan diduga dikorupsi,'' jelas Yusril lagi.

Yusril juga  berharap agar aparat hukum dapat segera melakukan pemeriksaan atas belanja yang belum dapat dipertanggungjawabkan tersebut. (*)


Editor : Agus Budi T