Wednesday, 18 May 2016

Cerita penertiban, Ruko ini di bangun di Row jalan, Apakah akan digusur juga?

Deretan Ruko  di pertigaan Kopkar perumahan PLN Batam Center ini berdiri kokoh diatas lahan Row jalan, Namun tetap dibiarkan oleh Pemko Batam, Kios angkringan habis dimusnakan. tetapi Ruko ini dibiarkan padahal kesalahannya sama yakni berdiri di bahu jalan.  Foto diambil pada hari Rabu, (18/5/2016).
Batam, Dinamika Kepri - "Pemko Batam beraninya sama masyarakat kecil saja" Inilah kata miris yang selalu terucap dari bibir para korban penggusuran pemilik kios angkringan di Batam ketika melihat masih ada bangunan parmanen seperti Rumah Toko(Ruko) dan Hotel dibiarkan berdiri tegak diatas Row jalan.

Kios mereka diratakan dengan tanah, namun Ruko dan hotel tetap dibiarkan, ada apa? padahal kesalahannya sama yakni berdiri diatas bahu jalan (Row jalan). Namun tetap dibiarkan. Dengan adanya pembiaran ini, diduga semua itu terjadi karena beban moral ada indikasi jika sebelumnya telah terima upeti dari pengembangnya, Sehingga Pemko Batam tidak berani untuk menindaknya.

Pilih kasih, tebang pilih dan ada diskriminasi, begitulah kesan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam saat ini, Beraninya sama masyarakat kecil saja, seperti ucap para korban penggusuran.

Tampak seperti bangunan Ruko pada gambar diatas, sebelumnya lokasi tersebut di tempati warga dengan mendirikan rumah liar (Ruli) dan telah mendiaminya selama 4 tahun. Maka dengan alasan akan melakukan pelebaran jalan, Pada tanggal 19 Desember 2014 lalu, Pemerintah kota Batam melakukan penggusuran paksa dengan menghancurkan segala bentuk bangunan yang berdiri diatas bahu jalan.

Terkait Penggusuran yang tidak ada kompensasi kepada warga itu, kepada media ini, mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan sebelumnya di Novotel Hotel usai menghadiri suatu acara ia menuturkan bahwa penggusuran itu dilakukan untuk membela kepentingan umum.

Untuk membela kepentingan umum, itulah kata Ahmad Dahlan, namun tidak singkron dengan yang apa yang dikatakannya, pasalnya tidak lama berselang dari disitu, memasuki tahun 2015 tersiar isu jika sisa lahan bahu jalan itu, telah di lego oknum BP Batam dan di beli oleh pengembang. Hasilnya saat ini puluhan pintu Ruko sudah siap jual dan siap pakai.

Kata Ahmad Dahlan kala itu, untuk kepentingan umum, namun nyatanya jadi kepentingan pribadi oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri dari komisi fee lahan itu. Sangat ironis memang namun itulah yang terjadi, pasalnya hanya Row jalan yang tersisa yang dapat dimainkan oleh oknum pejabat di Batam untuk mendapat pemasukan sampingan karena lahan-lahan empuk lainnya sudah habis dibagi-bagikan para pendahulu mereka. maka jangan heran jika mendengar kata, ini tanah mantan pejabat ini, pejabat itu dan pemiliknya di Jakarta.

Terkesan seperti bagi-bagi warisan harta orang tua. Buktinya seperti pemberitaan sebelumnya media ini juga telah memberitakan bahwa seorang mantan pejabat setingkat kasi yang bertugas di lantai II BP Batam, kabarnya dapat memiliki lahan ratusan hektar di daerah Kabil Punggur dan sebagian lahannnya itu juga sudah di kavling-kavlingkan dan dijuali kepada masyarakat di sana.

Sangat Ironis dan ekstreem, Tidak ada penggusuran namun pematangan lahan kavling terus dilakukan. Pemantangan lahan bukan untuk relokasi penggusuran melainkan di buat kavling untuk diperjual belikan melalui antek-anteknya contohnya seperti Ribuan kavling yang ada di Kabil Punggur. Ya begitulah ulah para oknum pegawai dilantai I Bp Batam disaat Ir.Tato Wahyu masih menjabat sebagai Direktur Pemukiman lingkungan dan Agrobisnis di Bp Batam.

Terkait pengalokasian lahan Ruko diatas, sebelumnya Informasi yang terima media ini menyebutkan, bahwa Emi yang sebelumnya bertugas sebagai Dir lahan di lantai II BP Batam katanya yang mengizinkan lahan itu untuk dibangun. Namun ketika awak media ini pernah mencoba konfirmasi tentang benar tidaknya informasi tersebut, ternyata yang bersangkutan tidak dapat ditemui lagi karena Ibu Emi sudah pensiun.

Oknum Bp Batam yang membuat masalah dengan merusak tata ruang, namun Pemko Batam yang harus menerima konsekwesinya (Imbas). judulnya 'Dualisme kepemimpinan' satu mau satu menolak namun karena pembagian kuenya cukup akhirnya sama-sama mau, ketika dipertanyakan, jawabnya, " Itu bukan kewenangan kami". Lahannya dari Bp Batam, IMB nya dari Pemko Batam. Modusnya selalu mempermasalahkan dualisme kepemimpinan. Padahal oknumnya sama-sama menikmati hasilnya.(*)

Editor : Agus Budi T