Friday, 15 April 2016

Kemendagri akan kaji ulang Permendagri No. 21 Tahun 2011

mendagri
Memendagri, Tjahjo Kumolo.
Jakarta, Dinamika Kepri-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji kembali Peraturan Menteri Dalam (Permendagri) No. 21 Tahun 2011, perubahan kedua Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, permendagri tersebut memang diakuinya sebagai peraturan lama. Pihak Kemendagri dalam waktu dekat juga akan mengkaji ulang isi pasal dalam ketentuan itu.

“Saya sudah minta Sekjen Kemendagri, bersama Ditjen Keuangan Daerah dan Biro Hukum untuk mengkaji permendagri itu, mana yang dianggap bermasalah,” kata Tjahjo di DPR, Jumat (15/4).

Ia menambahkan, bila nantinya ada peraturan yang dinilai bermasalah karena menghambat pembangunan, perizinan dan investasi, bisa saja peraturan tersebut langsung dihapuskan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku kesulitan dengan adanya Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Kebijakan tersebut dinilai menghambat rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat proyek tahun jamak (multiyears). Dalam pasal 54A ayat 6 menyebutkan, penganggaran kegiatan tak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

Sumber :Puspen Kemendagri