Wednesday, 23 March 2016

Jaga Pengadaan Barang dan Jasa serta Penyaluran Dana Desa, APIP kawal penyerapan anggaran

Jakarta, Dinamika Kepri - Rendahnya penyerapan anggaran 2015 dalam belanja barang dan modal berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengantisipasinya di tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat belanja pemerintah terkait penyerapan anggaran dan tender DIPA/DPA di 2016.

Percepatan penyerapan anggaran diharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tinggi, ditunjukan dengan tingginya kepercayaan dan minat investasi, serta nilai tukar rupiah yang stabil.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lead sektor pengawasan intern pemerintah mengkordinasikan APIP untuk melakukan reviu.

Kordinasi tersebut berlangsung pada Selasa (19/1) lalu, dengan agenda rapat kordinasi nasional pengawasan intern pemerintah pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran APIP kementerian/lemaba dan pemerintah daerah.

Hari ini berlangsung kembali Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agenda ditambah dengan reviu penyaluran dana desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (23/3).

Pelaksanaan reviu ini dinilai patut mendapat apresiasi karena dalam waktu singkat menghasilkan informasi mengenai perkembangan pelaksanan tender dan pra DIPA/Perda APBD bagi Presiden, pimpinan kementerian/lembaga dan pemda.

Selanjutnya peran early warning APIP diharap mampu melanjutkan secara berkesinambungan melalui reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa. Kegiatan ini berlangsung secara berkala setiap 3 bulan dan cut off realisasi nggaran setiap akhir triwulan anggaran 2016.

Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta penyaluran dana desa bertujuan untuk mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bansos dari APBN/APBD per triwulan.

Sasaran reviu ini adalah jumlah anggaran dan realisasi per triwulan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial pada APBD/ APBN di masing-masing kementerian, lembaga dan pemda.

Sumber :Puspen Kemendagri