Saturday, 12 March 2016

Tjahjo Kumolo, Nobatkan posisi Gubernur, Bupati dan Walikota, Sebagai panglima

Jakarta, Dinamika Kepri – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menobatkan posisi gubernur, bupati dan walikota sebagai panglima pembangunan daerah. Masalah tersebut jangan sampai dibebankan ke wakil atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena itu tanggung jawab pimpinan.

Dia mengatakan, kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Ada janji politik kepada masyarakatnya dan itu harus seiring dengan program nasional pemerintah pusat. Menurut dia, menjadi seorang kepala daerah, jangan hanya berfikir untuk satu periode.

“Namun sampai 2 periode,” kata Tjahjo dalam pengarahan dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrembang) Regional Kalimantan 2016, Hotel Grand Sahid, Jakarta Jumat (11/3).

Dengan pandangan lebih dari satu periode tersebut, maka seorang kepala daerah dapat maksimal dalam membangun integritas dan konektifitas antarwilayah. Kuncinya, kata Tjahjo adalah membangun tata kelola pemerintahan harmonis, efektif, efisien demi percepat reformasi birokrasi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)sebagai poros pemerintahan mulai dari pusat sampai ke desa/kelurahan. Kebijakannya harus lurus. Makanya seorang gubernur harus mampu membangun konektifitas dengan bupati/walikota demi membangun wilayahnya, termaksud di perbatasan.

“Secara periodik 2 bulan sekali minimal harus paparan ke SKPD. Termaksud ke bupati walikota, harus terintegrasi. Dengan begitu ada konektifitas pembangunan secara baik,” ujar Tjahjo.

Utamanya pembangun ini adalah masalah stabilitas. Perlu penguatan dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda). Bukan hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun sampai ke kecamatan. Perlu ada sinergi antara camat, polsek, danramil dan tokoh masyarakat.


Sumber : Puspen Kemendagri