Tuesday, 1 March 2016

Reklamasi Pantai di Sijantung Jembatan 5 Barelang Mulai Beriak, Harmidi : Kami akan segera mengeceknya

Harmidi, Anggota Komisi I Dprd Kota Batam.
Batam, Dinamika Kepri - " Jika komisi I Drpd Kota Batam tidak merespon laporan kami, dengan terpaksa kami para nelayan, minggu depan akan menganggkut  semua peralatan nelayan kami seperti jaring, alat-alat kelong. Dan bila perlu sekalian ikut dengan perahu dan kapal pompongnya dibawa pakai lori ke kantor Dprd Batam, untuk menunjukkan kalau masalah ini adalah benar-benar masalah yang sangat serius. Dalam hal ini kami tidak main-main, Karena ini masalah kelansungan hidup kami. Sebab mereka (PT. Almira= red) tidak bisa seenaknya saja melakukan reklamasi pantai di tempat kami tampa melakukan mediasi dengan warga nelayan setempat." tegas Soni kepada media ini dikawasan sekitar gedung Dprd kota Batam, siang tadi, Selasa, (1/3/2016) bersama dengan warga nelayan lainnya yang mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Harmidi anggota Komisi I Dprd Kota Batam.

Terkait hal ini, Harmidi anggota Komisi I Dprd Kota Batam kepada media ini menyebutkan, Tegasnya akan segera merespon laporan dari warga Sijantung tersebut.

" Ya..Pihak kita dari komisi I akan segera meresponnya dan segera akan turun menjau laporan dari warga Sijantung tersebut, Ya, kalau bisa dalam minggu ini kita sudah turun. Ya.. pastinya kita akan lihat serta kita pelajari dahulu." Kata Harmidi usai melakukan hearing dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari diruang rapat komisi I Dprd Kota Batam.

Dalam hal reklamasi pantai ini, tentunya peran dari Komisi I Dprd Kota Batam sangat dibutuhkan, pasalnya warga Sijantung sangat meragukan perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan membangun pelabuhan di Sijantung tersebut.

Selain Komisi I, tentunya komisi III juga akan ikut berperan dalam hal ini. Namun kata Harmidi  tunggu dulu, Kita pelajari bersama dahulu, namun yang pasti Komisi I akan melibatkan komisi III karena dalam hal ini, ada dampak lingkungannya.

"Melibatkan Komisi III, Itu pasti, karena dalam hal ini, ada dampak lingkungannya." Ujar Harmidi.

Ditempat terpisah kepada media ini, Jurado Siburian dari komisi III Dprd kota Batam, membenarkan bahwa peran komisi III dimana perihal yang menyangkut Reklamasi Pantai adalah salah satu faktor yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan.

"Reklamasi Pantai adalah salah satu faktor dampak kerusakan lingkungan. itulah salah satu tugas dari Komisi III, sedangkan Komisi I bertugas untuk mengecek perizinannya." Terang Jurado.

Dan yang paling parahnya lagi, kata Soni bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Febuari 2016, Lokasi reklamasi pantai itu, juga sempat di police line oleh pihak Badan Penanggulangan Dampak Lingkaungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam. Namun pada tanggal 29 Febuari 2016. Police linenya yang dipasang itu di buka kembali pihak Bapedalda kota Batam, tampa alasan yang jelas kepada warga.

Maka dari itu, melihat pihak Bapedalda kota Batam katanya telah membuka Police linenya, Pihak perusahaan dilihat warga seperti anggar, membusungkan dada merasa kalau mereka sangat hebat. karena merasa mereka mampu membuat takut Bapedalda kota Batam hingga membuka Police linenya.

"Aku heran juga sama Bapedalda kota Batam ini, baru dua hari di Police line dipasang, tapi sudah langsung dibuka, kami juga tak tahu mengapa bisa seperti itu. Maka dari itu, Ibu Rianti si pemilik perusahaan, kelihatannya seperti bangga karena Bapedalda sendiri tidak mampu berkutik kepadanya." kata Soni lagi.

Terkait Police linenya Bapedalda kota Batam yang hanya berumur 2 hari menyegel reklamasi itu, awak media ini mencoba melakukan konfirmasi tentang benar tidaknya pernyataan warga Sijantung ini kepada kepala Bapedalda Kota Batam, Ir, Dendi Purnomo melalui Ponselnya celularnya. Namun sampai berita ini diunggah. Dendi Purnomo Yang 10 tahun menjabat di Bapedalda kota Batam ini, tidak meresponnya.

Patuan media selama ini khususnya dinamika kepri.com, memang seperti itulah Bapedalda kota Batam di kepemimpinan Ir, Dendi Purnomo. Kerap melakukan seperti itu, suka buka tutup police linenya. ada dugaan hal tersebut adalah salah satu bagian dari budaya kental di instansi tersebut.

Diduga police linenya yang dilakukan disetiap tempat. hanya sebagai modus belaka. Pasang- buka. Bahkan tidak tahu kapan masalah yang dipolis linenya itu akan ditindak sesuai UU. Pasalnya pantuan media, itu tidak pernah dilakukan. Buka tutup lalu senyap.(Ag)

Editor : Agus Budi T