Thursday, 24 March 2016

Perkara Kasus Koh Hock Liang atas tuduhan penggelapan Rp 36 miliar di PT EMR, Di Batam di hukum, Di Pekanbaru, Di bebaskan

Koh Hock Liang
Pekanbaru, Dinamika Kepri - Pengadilan Tinggi (PT) Riau akhirnya membatalkan putusan pengadilan negeri (PN) Batam No.904/Pid.B/2015/PN.Btm, tertanggal 21 Januari 2015 yang memutuskan terdakwa Koh Hock Liang, dengan pidana kurungan 26 bulan penjara atau 2 tahun 2 bulan.

Dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Riau tersebut, terdakwa dalam perkara penggelapan lebih dari Rp 36 miliar ini, hasil penjualan besi scrab milik PT EMR Tanjunguncang, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Selain itu, Pengadilan Tinggi Riau juga memerintahkan membebaskan terdakwa dalam kurungan penjara.

Dalam putusan banding PT Riau itu, juga disebutkan memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan JPU untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan.

Menanggapi putusan banding PT Riau, Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menyatakan kasasi untuk melakukan upaya hukum.

Hal ini disampaikan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Batam, Andi Fuady.

"Kita ajukan kasasi atas putusan banding PT Riau. Kita tetap jalankan perintah PT Riau sesuai dengan putusan Banding tersebut," kata Fuady.

Sementara itu, Andi Wahyudin penasihat hukum (PH) dari terdakwa, mengaku langsung meminta JPU untuk membebaskan kliennya dari dalam tahanan.

"JPU nyatakan kasasi, itu hak mereka. Namun yang pinting terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan perintah PT Riau dalam putusan banding tersebut," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koh Hock Liang, Direktur PT EMR Tanjunguncang, terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan, dan dihukum 26 bulan penjara atau 2 tahun 2 bulan.

Putusan itu dibacakan pada persidangan di PN Batam, Kamis (21/1/2016) yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo, Juli Handayani dan Tiwik.

Majelis Hakim menyakini terdakwa terbukti menggelapkan lebih dari Rp 36 miliar hasil dari penjualan besi scrab milik PT EMR Tanjunguncang.(*)



Sumber : tribunnews