Wednesday, 16 March 2016

Kemendagri targetkan dalam sebulan, Selesai bahas revisi UU pilkada

Jakarta, Dinamika Kepri - Pemerintah segera membahas revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama DPR dalam waktu dekat ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengirimkan amanat Presiden (Ampres) ke lemaga legislatif akhir pekan ini.

“Ada sekitar 16 poin perubahan. Harmonisasi kami dengan kemenkumham, dengan Setneg, Setkab. Semoga dalam sehari dua hari akan Ampresnya kita kirim ke DPR,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendgri) Tjahjo Kumolo di komplek Istana Kepresidenan, kemarin malam.

Ia menargetkan waktu satu bulan menyelesaikan pembahasan ini. Setelah disahkan, barulah melakukan perubahan pada peraturan KPU dan Bawaslu. “Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan Februari, KPU bisa memulai tahapannya April-Mei mendatang,” ujar dia.

Tjahjo menyatakan, evaluasi pelaksanaan pilkada tahap pertama dinilai berjalan cukup baik. Kendati diakuinya terdapat sejumlah kejadian tidak mengenakkan terkait kepala daerah terpilih.

“Satu hari sebelum dilantik, wakil bupati ada yg meninggal, satu wabup yang sudah dilantik masuk tahanan karena korupsi. Kepala daerah yang terpilih, menang di daerah ternyata punya hobi narkoba,” ujar Tjahjo.

Sumber : Puspen Kemendagri