Wednesday, 2 March 2016

Inilah hasil kesimpulan rapat PK5 bersama Komisi I, BP Batam dan Dinas UKM di Dprd Kota Batam.

Batam, Dinamika Kepri - Pada hari Selasa, (1/3/2016) Asosiasi Pedagang kaki Lima (PK5) Batam bersama Dprd Komisi I Batam, BP Batam dan Dinas UKM, telah usai melakukan hearing untuk mencarikan solusi  penertibann PK5 di Batam. Adapun dari hasil-hasil kesempulan dari hearing adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan bagi para (PK5) adalah  merupakan tanggung jawab pihk pemerintah untuk melakukan Pendataan , Pembinaan, penataan dan pemberdayaan sesuai Perpres No 125 tahun 2015 Jo Permendagri No 41 tahun 2012 tentang kordinasi penataan dan pemberdayaan PK5.

2. Terkait persoalan para PK5 di kota Batam sudah diterbitkan rekomendasi Lembaga Dprd Kota Batam sesuai surat rekomendasi Nomor 31/170/II/2016 pada tanggal 23 Februari 2016.

3. Sesuai rekomendasi lembaga Dprd Kota Batam,kepada Pemko melalui Walikota Batam mengamanatkan dan menekankan agar par PK5 dilakukan pembinaan, pemberdayaan dan penertiban sesuai Perpres Perpres No 125 tahun 2015 Jo Permendagri No 41 tahun 2012, sehingga Estetika kota, kebersihan dan kelancaraan lalu lintas dapat terjaga dengan baik.

4. Komisi I  menegaskan sebagaimana amanat rekomendasi Lembaga Dprd Kota Batam kepada Pemko Batam  melalui seluruh Sthek Holder untuk segera membuat data, konsep, perencanaan dan program yang jelas dengan berkordinasi dengan para Instasi terkait khususnya kepada BP Batam guna melakukan pembinaan, pemberdayaan, penataan dan penertiban bagi PK5di kota Batam, sehingga kegiatan usaha PK5 tetap dapat berlangsung sebagai bentuk usaha ekonomi kerakyatan.

5. Komisi I Dprd Kota Batam menegaskan terkait konsep, perencanaan dan programdalam pelaksanaan pembinaan serta penataan PK5, harus diletakkan dengan pondasi dasar sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang (UU) yang berlaku.

6. Komisi I  menegaskan sesuai rekomendasi dari  Lembaga Dprd kota Batam, bagi para PK5 yang melakukan kegiatan usahanya tidak memenuhi  peraturan agar dilakukan tindakan tegas  sesuai prosedur dan ketentuan UU yang berlaku.

7.Komisi I menegaskan kepada Tim terpadu  kota Batam untuk melakakukan pengawasan guna mengantisipasi menjamurnya bagi para PK5 yang melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan UU yang berlaku.

8. Komisi I  menegaskan kepada BP, Pemko Batam serta kepada para pemilik area lokasi lahan agar di pasango Plang larangan terhadap lokasi, area dan lahan yang dilarang. melarang untuk mendirikan bangunan atau kegiatan usaha PK5.

 9 Komisi I menegaskan kepada semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi tetap aman dan kondusif. (Ag)


Editor : Agus Budi T