Tuesday, 1 March 2016

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Datangi Komisi I Dprd Batam, Dalam Hearing PKL Minta : Jangan Ada Diskriminasi

Hearing PKL di Dprd komisi I Dprd Kota Batam bersama Dinas UKM, Tata Kota dan BP Batam, Selasa, (1/3/2016). Foto dok : Agus Budi T.


Batam, Dinamika Kepri - Sebelumnya beberapa hari yang lalu, Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Tanjung Piayu sudah melakukan pertemuan dengan Komisi I Dprd kota Batam untuk membahas dan meminta agar mereka (PKL=red) nantinya tidak di Gusur atau ditertibkan oleh Pemko Batam setelah Walikota yang baru dilantik.

Kini Selasa, (1/3/2016) Asosiasi PKL Batam, kembali melakukan pertemuan di komisi I Dprd kota Batam. Dalam pertemuan ini, Asosiasi PKL meminta agar mereka jangan dibinasakan melainkan diperdayakan.

Dalam pembahasan Nasib PKL ini juga dihadiri oleh pihak BP Batam. Dalam pembahasan ini pihak BP Batam mengatakan, belum bisa memastikan bagaimana solusi penertiban PKL yang ada di Buffer Zone, karena sampai saat ini ucapnya bahwa status BP Batam belum jelas.

Selain Perwakilan dari BP Batam, dalam pertemuan PKL dengan Komisi I Dprd Batam ini, juga dihadiri Mantan Kadis Tata Kota, Gentayono.

Dalam hearing ini juga, Gentayono menyebutkan, " Kita harus menaati UU yang berlaku, bagaimanapun PKL yang ada di Buffer Zone itu, sangat tidak diperbolehkan, apa lagi PKL yang berada diatas jaringan pipa Gas, karena nantinya juga akan ditertibkan." Ucap Gentayono dalam Hearing tersebut.

Dalam pertemuan ini, Ucok Tambusai juga hadir menyaksikan hearing, Ia sempat Tensin sesudah mendengar penjelasan dari pihak BP Batam dan Pihak Pemko yang seakan-seakan menyudutkan para PKL karena terlalu banyak cerita Hukum dan aturan.

Kata Ucok Tambusai lagi, Mereka (PKL=red) ini datang kemari, kepingin untuk dibina bukan mau dibinasakan.

"Mereka (PKL=red) ini datang kemari, kepingin untuk dibina bukan mau dibinasakan. Dan satu yang menjadi pertanyaan, kenapa Sebelumnya itu Bp Batam mengizinkan Buffer Zone di banguni Angkringan, sebenarnya ada apa dengan BP Batam ini?, Kenapa ada yang mengizinkan dan ada yang tidak " kata Ucok Tambusai penasaran.

Sebanyak 30 orang perwakilan PKL Batam menghadiri hearing ini. Namun sampai berita ini diunggah. belum ada kesepakatan apakah yang jelas apakah PKL  akan di bina atau dibinasakan, Pasalnya pihak BP Batam dan pihak Pemerintah Kota Batam hanya bercerita aturan dan UU saja. Dan usai mendengarkan penjelasan dari kedua instasi tersebut, Kata terahir dari PKL, harap mereka (PKL), Jangan ada Diskriminasi.

"Kami ini masih warga Indonesia dan kenapa harus didiskriminasikan, sedangkan si Asep, si Asu bisa menggunakan lahan Buffer Zone dengan membangun Ruko. kenapa kami tidak ? dan jika itu dilarang, Siapa yang mengeluarkan IMB ruko si Asep dan si Asu? " Kata salah seorang PKL dalam Hearing sembari melirik kearah Gentayono, selaku mantan Kadis Tata Kota Batam. (Ag)

Editor : Agus Budi T