Wednesday, 17 February 2016

Menanggapi Kejati Kepri Akan Panggil Ahmad Dahlan dan Agusahiman, H.Fauzan.Spdi : Hukum harus ditegakkan

H.Fauzan. Spdi.
Batam, Dinamika Kepri- Heboh, kabar berita yang dimuat oleh media Batampos, dimana memuat berita bahwa dalam waktu dekat ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri akan segera melakukan pemanggilan terhadap Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agusahiman, tengah menjadi perbincangan hangat disemua kalangan di Batam.

Kedua pejabat Pemko Batam ini akan diperiksa penyidik Kejati terkait adanya dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana Hibah Pemko Batam tahun anggaran (TA) 2011- 2012 dengan nilai sebesar Rp 66 miliar.

''Walikota dan Sekda rencananya akan kami mintai keterangannya terkait dugaan korupsi ini, Kita lihat saja perkembangannya nanti,'' ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Rahmad, melalui Kasidiknya Zainur, Selasa (16/2/2016). Tulis Batampos.co.id

Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agusahiman.
Ternyata jabatan dapat mempengaruhi segala apapun, terbukti diujung kepemimpinan Ahmad Dahlan sekarang ini, kelihatannya jika powernya sudah mulai berkurang dari sebelumnya. Pasalnya semua orang baik Aktivis, LSM maupun Ormas yang ada di Batam, kini sudah mulai menyerangnya dari segala penjuru arah.

Lapor sana lapor sini. Padahal selama 2 periode ini Ia memimpin Batam, semua tampak tenang, Namun tidak tahu apa yang terjadi saat ini, serangan-serangan pun mulai datang dari segala penjuru arah. tidak tahu apa yang sedang terjadi, ada dugaan jika bagi-bagi kue sebelumnya, tidak merata.

Terkait hal ini semua mulai angkat bicara. Pada tanggal 12 Frebuary 2016 lalu kepada media, Harmidi dari  komisi I Dprd Kota Batam, menyatakan sikapnya di media  mendesak agar Kejati Kepri segera dapat menetapkan tersangka 'Penyunat' Anggaran Bansos Batam TA 2011-2016.

Selain itu, Pada tanggal Rabu malam (3/2/2016) Ketua LSM Garda Indonesia, Aldi Braga juga mengatakan berjanji akan melaporkan   Dinas DKP dan Walikota Batam Kepolisi atas dugaan korupsi penggunaan anggaran Biaya operasi kebersihan  sejak TA  2010 hingga 2016 sekitar Rp 97.1 Miliar ke dinas kebersihan kota Batam.

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 lalu, Ketua LSM Barelang, Yusril, terlihat sudah melaporkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Batam, Sulaiman Nababan ke Kejaksaan Negeri Batam terkait adanya dugaan tindak korupsi.

Pada tanggal 16 Frebuari 2016, Ribuan Massa juga melakukan unjuk rasa di depan gedung kejari Batam guna menuntut agar kasus dana Bansos Batam diusut tuntas.

Di Tahun 2015, Ketua NCW Kepri, Muren Mulkan juga mengambil tindakan untuk melaporkan berbagai kasus- kasus korupsi yang ada di Batam ke KPK, seperti  kasus suap oknum DPRD yang di duga menerima upeti dari PLN Batam, kasus korupsi komisi IV DPRD Batam dengan Dinas pendidikan kota Batam, kasus kembang Api yang menelan anggaran hampir 1 Millar, Dana publikasi Humas pemko Batam,dan dana Bansos Kota Batam.

Menanggapi Kejati Kepri akan memanggilnya kedua pejabat Batam yang dimaksud, H.Fauzan.Spdi dari komisi IV Dprd Kota Batam, sepertinya tidak mau bersepikulasi atas siapapun yang akan dipanggil Kejati terkait dana Bansos 2011-2012 tersebut. Katanya dirinya mendukung langkah yang dilakukan Kejati Kepri demi kebenaran karena hukum harus ditegakkan.

"Menanggapi hal itu, Saya mendukung Kejati sepenuhnya, Hukum harus ditegakkan, jika bersalah  haruslah di hukum tampa melihat apa latar yang bersangkutan, jangan memilah-milah atau melakukan diskrimanasi kepada siapapun dimata hukum.'' Pungkas Fauzan kepada media ini, Rabu (17/2/2016) menanggapi Via celularnya.(Ag)


Editor : Agus Budi T