Thursday, 11 February 2016

Jokowi setuju KPK dilemahkan


Presiden RI, Joko Widodo
Jakarta, Dinamika Kepri - Drama revisi UU KPK sepertinya sudah memasuki babak akhir. KPK pun kini dalam kondisi 'kritis' karena semua senjata andalannya untuk memberantas korupsi bakal dipreteli dalam revisi UU Nomor 30 tahun 2002.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis pernah menyebut, revisi UU KPK boleh saja dilakukan. Namun bukan saat ini. KPK dianggap masih perlu diberikan kewenangan soal penyadapan.

"Boleh bicara soal revisi Undang-undang KPK tapi saat ini KPK harus tetap dilengkapi dengan kewenangan penyadapan, tidak boleh mengeluarkan SP3, boleh angkat penyidik sendiri sesuai kewenangan yang sudah diberikan undang-undang," ujar Todung saat melakukan kunjungan audiensi ke KPK, Selasa (9/2) lalu.

Menurutnya jika revisi disetujui, hal itu hanya akan menggerogoti kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Lebih fatalnya lagi, Todung khawatir korupsi semakin merajalela di Indonesia.

Terlebih lagi dia mengatakan indeks korupsi Indonesia masih berada di bawah 50 sedangkan rata rata negara Asean berada di peringkat 30- 40.

"Kalau persepsi korupsi kita sudah mencapai 50 ke atas kita boleh bicara soal revisi Undang-undang KPK," tukasnya.

Selama ini soal revisi, publik menggantungkan harapan kepada Presiden Jokowi. Presiden diminta tegas menolak bila revisi itu melemahkan KPK. Ada beberapa poin yang dinilai bisa melemahkan lembaga antirasuah itu yakni, KPK diberi SP3, penyadapan harus melalui izin dan adanya Dewan Pengawas.

Namun rupanya harapan itu pun kini sirna. Presiden Jokowi telah menyetujui revisi yang mengakomodir pasal-pasal yang sangat melemahkan KPK itu.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyebut Presiden Jokowi sudah menyetujui empat poin yang ada dalam draf revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Luhut menjelaskan, apabila revisi keluar dari empat poin itu, baru pemerintah akan menolaknya.

"Presiden maunya pasti, revisi UU KPK kalau lari dari empat (poin) itu Presiden nggak mau. Presiden itu sederhana, iya iya, nggak nggak," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/2).

Empat poin dalam revisi UU KPK yaitu mengatur penyadapan harus seizin pengadilan, dibentuknya dewan Pengawas KPK, pengangkatan penyidik independen dan diberikannya KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) apabila bukti dirasa tidak cukup.

Khusus untuk Dewan Pengawas, Luhut mengklaim tak akan menjadikan KPK seakan terbelenggu. Sebab, dia menyatakan tugas Dewan Pengawas bukanlah untuk mengontrol lembaga antirasuah.

"Dewan Pengawas itu kan tujuannya bukan mengontrol tapi ada seperti oversight committee, mengingatkan," ujarnya.

Luhut sendiri membantah revisi UU akan membuat KPK menjadi tidak leluasa dalam melakukan penyadapan.

"Ya kalau mau nyadap ya nyadap saja. Yang penting ada mekanismenya di internal KPK," ujarnya.

Sementara itu di parlemen upaya semangat untuk merevisi UU KPK juga makin kuat. Dari 10 Fraksi, hanya gerindra yang tegas menolak revisi UU KPK.

Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantauan konsepsi RUU KPK, Firman Soebagyo membeberkan laporannya.

Menurutnya ada beberapa poin tambahan dari 4 poin sebelumnya yang ditemukan Panja DPR terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi.

Firman menyebut ada beberapa poin lagi yang perlu direvisi dalam UU KPK. berikut garis besar pasal yang akan diubah.

 1. Nomenklatur 'Kejaksaan Agung Republik Indonesia' dalam pasal 11 ayat 2, Pasal 45 ayat 1 dan 2, pasal 45A ayat 2, dan pasal 45B diubah menjadi 'Kejaksaan' sebagaimana tertulis dalam undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK.

2. Nomenklatur 'kepolisian Negara Republik Indonesia' dalam pasal 11 ayat 2, 43 ayat 1 dan 2, pasal 43A ayat 2, pasal 43B, pasal 45 ayat 1 dan ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45B diubah menjadi 'kepolisian' sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

3. Frasa 'Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana' dalam pasal 38 dan pasal 46 ayat 1 diubah menjadi 'Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana'.

4. Pasal 32 ditambahkan ketentuan bahwa 'Pimpinan KPK yang mengundurkan diri, dilarang menduduki jabatan publik'.

5. Pasal 32 ayat 1 huruf c ditambahkan ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Pasal 37D, tugas dewan pengawas ditambah yakni; a. memberikan izin penyadapan dan penyitaan b. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK.

7. Pasal 37D, dalam memilih dan mengangkat dewan pengawas, presiden membentuk panitia seleksi.

8. Pasal 37E, ditambahkan 1 ayat dengan rumusan 'anggota dewan pengawas yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik'.

9. Pasal 40 mengenai SP3, pemberian SP3 harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada dewan pengawas, serta dapat dicabut kembali apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian perkara.

10. Pasal 43 ditambah ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyelidik sendiri sesuai dalam persyaratan dalam undang-undang ini.

11. Pasal 45, ditambah ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai persyaratan dalam undang-undang ini.

12. Pasal 47A dalam keadaan mendesak, penyitaan boleh dilakukan tanpa izin dari dewan pengawas terlebih dahulu.

Lalu apa kata KPK soal revisi yang sudah dipastikan bahkan memperlemah kinerja pemberantasan korupsi ini?



Source : merdeka.com