Friday, 26 February 2016

Jika tak patuhi hukum di Indonesia, Kemenkominfo RI ancam akan memblokir OTT Whatsapp dan Google Mail

ilustrasi, Whatsapp dan Google Mail
Dinamika Kepri - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tak segan-segan memblokir layanan over-the-top (OTT) yang tak memenuhi aturan Badan Usaha Tetap (BUT) bagi pemain OTT yang beroperasi di Indonesia.

Seperti dikutip dari Liputan6.com, Kamis (25/2/2016), di Kantor Staf Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan aplikasi OTTseperti Whatsapp, Gmail dan lain-lain yang tidak memenuhi ketentuan soal kewajiban tersebut terancam diblokir.

Saat ini, kata Rudiantara, Kemenkominfo tengah melakukan finalisasi draf peraturan menteri tentang kewajiban Badan Usaha Tetap (BUT) bagi aplikasi OTT yang beroperasi di Indonesia. Penerapan aturan ini ditargetkan pada akhir Maret 2016.

Kebijakan ini akan mengatur soal masa transisi bagi OTT agar bisa memenuhi kewajiban tersebut. “Punishment-nya jika tidak dipenuhi, teknisnya gampang, nanti diblokir dari operator,” ujar Rudiantara.

Rudiantara berharap para pelaku bisnis OTT bisa memenuhi kewajiban itu. Namun, ia tidak ingin OTT hanya membuka kantor cabang, melainkan harus berbadan usaha tetap di Indonesia.

Para pemain OTT, lanjutnya, juga bisa membentuk badan usaha patungan (joint venture/JV) atau bisa juga memilih bekerja sama dengan operator seluler.

Rudiantara menyebutkan upaya tersebut sebagai bentuk terhadap perlindungan konsumen. Selama ini kata Rudi, konsumen aplikasi- aplikasi OTT kesulitan apabila harus melakukan komplain lantaran perusahaan-perusahaan tersebut belum berbadan hukum di Indonesia.

“Kita harus berpatokan bagaimana melayani konsumen mengenai customer service? Orang pakai Whatsapp, apabila mau komplain ke mana? Paling-paling ke operator atau Kemenkominfo, ya enggak bisa,” ucap Rudi.

“Seharusnya yang jalani Whatsapp, komplain ke Whatsapp. Google ya Google. Sekarang kebetulan Google sudah ada kantor di Indonesia. Kemudian consumer protection. Anda pakai Gmail itu berarti Anda kasih data semua ke sana. Terus buat apa datanya, mau diapain? Tahu enggak?” tambahnya.

Selain sebagai bentuk perlindungan konsumen, upaya tersebut juga bisa mengeruk potensi pajak yang tidak terserap akibat OTT tak berbadan hukum di Indonesia.

Seperti dikutip dari Detik, Kamis, pertimbangan lain adalah pentingnya perlindungan konsumen, terutama untuk perlindungan data-data personal milik pengguna.

“Harus ada consumer protection. Nanti akan dibuat aturannya, kalau enggak ini repot kita. Jadi fungsinya lengkap. Atau mereka kerja sama dengan operator, jadi kalau saya komplain sebagai konsumen itu jelas, kepada operator. Sekarang kan bingung,” sambung Rudiantara.

Tak kalah penting, keharusan menjadi BUT bagi perusahaan-perusahaan ini adalah untuk membuat taat aturan pajak di Indonesia. Namun, Rudiantara belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih berdiskusi dengan sejumah pihak.

Belanja iklan dari Indonesia baik perorangan maupun korporasi nilainya adalah US$830 atau Rp11 triliun di tahun 2015. Transaksi belanja iklan sebagian besar menggunakan kartu kredit, sehingga pajaknya lari ke luar negeri.

“Kalau PPN-nya aja 10% berapa? Itu baru kita bicara PPN, belum lagi pakai PPH nanti. Nanti kalau sudah BUT, kita buatkan aturannya, mereka bayarnya pakai rupiah. Itu berlaku untuk semua over the top (OTT) atau kita gunakan aplikasi yang di-run dari internasional,” pungkas Rudiantara.


Source : .harianjogja.com