Monday, 29 February 2016

Di Rapat di Komisi II, Mendagri Paparkan Isu Strategis Kementerian

Jakarta, Dinamika Kepri - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan rapat bersama Komisi II DPR RI di ruang rapat komisi, Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta (Senin (29/2). Dalam agenda tersebut, ia memaparkan sejumlah agenda pemerintah di antaranya revisi UU Pilkada.

Tjahjo mengatakan, revisi UU Pilkada menjadi agenda Kemendagri pada 2016 ini. Ada 12 hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rencana perubahan perturan tersebut. Pertama adalah subtansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 6 poin sebagai isu strategis.

Seperti, kewajiban PNS, anggota dewan untuk mundur pada penetapan pasangan calon. Ketentuan soal narapidana maju sebagai pasangan calon. Lalu, penghapusan syarat tidak memiliki konflik, kepentingan dengan petahana. Penyesuaian norma tentang pasangan calon tunggal.

“Dan penyesuaian norma tentang syarat dukungan calon perseorangan dari jumlah penduduk menjadi DPT pemilu sebelumnya,” kata Tjahjo dalam paparan tersebut.

Hal lainnya adalah penegasan tugas Bawaslu pusat. Kemudian, soal penegakan hukum pelanggaran kampanye, pengertian petahana, upaya peningkatan partisipasi pemilih, sanksi bagi parpol atau gabungan parpol yang tidak mengusulkan pasangan calon, dan waktu pelantikan.

“Revisi ini juga mengatur soal sanksi pidana bagi pelaku politik uang,” ungkap dia.

Mendagri juga memaparkan soal pendanaan pilkada. Menurut dia, perlu ketegasan, harus darimana anggaran pilkada, apakah APBD, APBN atau 50:50. Jumlah anggaran yang dihibahkan dan waktu penetapan APBD yang berbeda-beda mempengaruhi kelancaran anggaran pilkada.

Selain itu adalah masalah penyesuaian waktu penyelesaian sengketa dan proses pilkada. Lalu, prosedur pengisian jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah yang diberhentikan. Terakhir, penegasan soal waktu pemungutan suara.

“Hal ini penting karena terkait juga perhitungan gaji serta kompensasi bagi kepala daerah bila masa jabatannya kurang dari 60 bulan,” ujar dia.

Selain terkait revisi UU Pilkada, Kemendagri tahun ini juga tengah mempersiapkan program untuk memperkuat pembinaan dan pendidikan kepala desa/lurah serta perangkatnya. Sebab, dana desa serta kredit usaha rakyat (KUR) semakin bertambah, maka harus ada pelatihan.

“Termaksud melatih para camat. Dimana 58 persen camat di Indonesia ini tidak paham ilmu administrasi kepemerintahan,” ungkap Tjahjo.

Bukan hanya itu, Kemendagri juga membahas soal RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). Sasarannya adalah tersususnya dasar kebijakan penataan daerah yang mempertimbangkan paramater dasar kewilayahan dan kemampuan dasar kapasitas daerah.

Tjahjo menyatakan, ada empat elemen dasar desertada, antara lain pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awal sebelum jadi otonomi baru, penggabungan dan penyesuaian daerah otonomi, penataan daerah dengan karakter khusus dan penetapan estimasi daerah otonomi 2016 – 2025.


Sumber : Puspen Kemendagri