Thursday, 5 November 2015

Politik Uang Merupakan Pembodohan Terhadap Rakyat

ilustrasi
Magelang, Dinamika Kepri – Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu RI, Nasrullah, menilai politik uang peserta pemilihan kepala daerah merupakan pembodohan terhadap rakyat.

“Penyakit yang meresahkan kita semua, pembodohan terhadap rakyat. Selama ini kesan pemilu yang berlangsung di era reformasi justru malah yang tampak bagaimana uang itu punya pengaruh luar biasa,” katanya di Magelang, Selasa (3/11).

Ia mengatakan hal tersebut setelah menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jateng 2015 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jateng.

“Kami tidak menginginkan fragmatik transaksional itu terjadi sehingga kami mengajak seluruh penyelenggara pemilu dengan stake holders yang juga mitra bagi kami pengawas pemilu,” katanya.

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk memerangi politik uang, terutama pada para peserta pemilihan kepala daerah.

“Kami minta pada para peserta, tidak usah berbuat macam-macam, memberikan sesuatu pada penyelenggara pemilu, kami tidak butuh itu dan jangan melakukan pembodohan terhadap rakyat dengan cara membeli mereka Rp100 ribu hingga Rp200 ribu,” katanya.

Ia mengatakan melalui cara-cara tersebut rakyat bakal kehilangan hak-hak dalam hal menggugat tentang bagaimana kinerja dari kepala daerah atau pemerintah daerah selama lima tahun ke depan, karena mereka sudah terbeli.

“Harga diri mereka terabaikan dan tercabik. Oleh karena itu mari kita seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus di Jateng yang masyarakat penuh dengan daya dedukasi dan edukasi yang tidak dapat diragukan lagi, saya ingin mengajak untuk bersama-sama meletakkan sesuatu paling tidak menggerakkan masyarakat Jateng untuk melakukan perlawanan terhadap politik uang,” katanya.

Ia menuturkan khusus menyangkut pelanggaran politik uang memang masih dalam proses kajian yang lebih mendalam karena tidak mudah untuk memastikan seseorang itu terlibat atau tidak.

“Kalau menyangkut politik uang kurang lebih tiga hingga lima kasus. Memang masih sangat sedikit tetapi potensi dugaan itu memang banyak,” katanya.

Source : Antara