Thursday, 17 September 2015

Wao !, Tunjangan perumahan anggota DPRD Batam naik mencapai Rp 23 juta per bulannya

Batam, Dinamika Kepri - Kenaikan tunjangan ini tercantum dalam APBD Perubahan Kota Batam 2015. Konon, besaran tunjangan ini ditetapkan setelah melalui survei dan kajian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sarwono, Indrastuti, dan rekan.

Namun KJPP ini melakukan kajian di beberapa perumahan mewah. Seperti Perumahan Vila Panbil, Southlinks, Bukit Indah Sukajadi, Beverly Park, dan beberapa kawasan elite lainnya.

”Plafon kenaikan tunjangan berdasarkan kajian KJPP,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, Rabu (16/9).

Berdasarkan kajian tersebut, seorang ketua DPRD Batam berhak untuk tinggal atau menyewa rumah dengan ukuran tanah seluas 750 meter persegi, bangunan seluas 300 meter persegi beserta furniture dan kelengkapannya. Nilai sewa per bulannya Rp 23 juta.

Sementara rumah tinggal untuk wakil ketua DPRD dengan tanah seluas 500 meter persegi, bangunan seluas 250 meter persegi beserta furniture dan kelengkapannya. Nilai sewa per bulannya Rp 21 juta.

Sedangkan sewa bangunan atau rumah tinggal pejabat eselon II maupun anggota DPRD Kota Batam dengan ukuran tanah 350 meter persegi, luas bangunan 150 meter persegi beserta furniture dan kelengkapannya Rp 19 juta per bulan. Angka tersebut naik dari sebelumnya yang hanya Rp 11 juta per bulan.

”Kenaikannya Rp 8 juta tahun ini,” kata Yudi.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam menuntut kenaikan tunjangan rumah kepada Pemerinah Kota Batam. Sebelumnya tunjangan perumahan anggota DPRD Batam Rp 11 Juta per bulan, ditambah gaji pokok, serta tunjangan lainnya, anggota DPRD Kota Batam menerima Rp 20 juta per bulan.

Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk tunai, dikarenakan Pemko Batam belum memiliki rumah dinas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota daerah.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menyebutkan tunjangan  perumahan bagi 50 anggota DPRD Kota Batam sudah sesuai ketentuan.

”Tunjangan yang diterima saat ini berdasarkan hasil survei 15 tahun yang lalu,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Tunjangan perumahan yang di dalamnya termasuk perabotan, lanjut Nuryanto, diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006.

”Anggarannya juga disesuaikan dengan kemampuan pemerintah,” ungkap Nuryanto. 


Scoure : batampos.co.id