Friday, 25 September 2015

Ketahui, inilah beberapa hasil keputusan Dprd Kota Batam, Yang telah masuk angin

Batam, Dinamika Kepri- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. 

Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Namun kendati demikian tidak semua keputusan yang mereka buat dijalankan sebagaimana mestinya. 

Padahal penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah, selain itu juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelsan umum UU No 32 Tahun 2004, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah derah.

Namun Apa yang dilakukan oleh anggota Dprd Batam seperti Komisi III dan komisi I, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Batam. keputusan yang mereka buat tidak dijalankan.

Sebelumnya pada tahun 2014 lalu, komisi III mengatakan pembangunan Menara Tower BTS di ruko lantai 3 Perumhan Putra Jaya Indomas Tanjung Uncang, Batam, jangan diteruskan sebelum ada kesepakantan dengan warga setempat termasuk warga sepadan. 

Namun apa yang terjadi, menara itu akhirnya beroperasi juga tampa ada izin dari sepadan. Bahkan masalah yang sudah pernah dihearingkan beberapa kali di Komisi III Dprd Kota Batam itu, tenggelam begitu saja bak ditelan bumi. sebab menurut Ibu Mutiara warga sepadan, bahwa sampai saat ini hasil hearing itu tidak terealisasi.

Beda lagi lagi dengan komisi I nya, dahulunya warga Telaga Punggur pernah meminta agar Erowan yang menjabat sebagai RW saat itu diganti dan dilakukannya pemilihan ulang. Namun tidak terlaksana tampa alasan yang jelas. Padahal jelas dikatakan bahwa dalam hearing di Komisi I saat itu,  semua yang hadir telah sepakat dan menyetujuinya akan melakukan pemilihan ulang kembali. 

Namun apa yang terjadi saat ini, itupun tidak dilakukan, sama halnya dengan masalah BTS tersebut, kebijakan dari keputusan yang mereka buat sendiri tidak dilakukan dan hilang ditelan bumi. sebab menurut Yahya, sampai saat ini keputusan Komisi I Dprd Batam itu tidak terlaksana.

Kini timbul lagi masalah baru yaitu adanya upaya beberapa oknum Dprd Batam ingin mengahambat pembangunan SMAN 21 dengan berdalih mengalihkan Lokasi sekolah ketempat yang baru, padahal tidak di setujui warga setempat. Namun para oknum Dprd itu berupaya memindahkan dengan tujuan yang tidak jelas. Nah apakah hasil ini nantinya masuk angin juga ?, kita tunggu saja hasilnya.

Maka dengan adanya setiap keputusan yang mereka buat tidak dilakukan, tentunya hal itu telah melahirkan asumsi-asumsi yang tidak baik dikalangan Masyarakat. banyak berpendapat mengatakan katanya, " Percuma dirapatkan, dihearingkan, hasilnya diputuskan oleh Dprd, namun tidak ada pelaksanaannya, kesannya cuma menghabiskan waktu saja, mendingan di diamkan saja, lantaklah apa mereka nak buat". Ucap salah satu warga Batam.

Pantauan media ini, memang itulah yang terjadi. Namun ada yang beda lagi dimana ketika mereka (Dprd=red) hendak menggagas perubahan anggaran, atau juga merancang Perda-perda, mereka kerap hampir tidak mengenal waktu baik malam maupun hari libur, mereka juga kerap melakukan rapat.

Kendatinya rapat yang mereka lakukan sampai malam, terlihat semua wajah tampak bersemangat, dan hasil keputusan rapat pastilah dilaksanakan. beda dengan kepentingan masyarakat, kesannya nanti dululah.(Ag)

Editor : Agus Budi T