Friday, 14 August 2015

Wow..!, Baru menjabat, Rizal sudah bikin heboh

Jakarta,Dinamika Kepri - Belum genap satu minggu menjabat, Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru terpilih, Rizal Ramli langsung membuat kehebohan di kabinet. 

Bukan karena gebrakan program-program kerjanya, melainkan aksi "ambil alih" kebijakan yang dilontarkan oleh Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Pertama, ia meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. 

"Minggu lalu, saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujar Rizal Ramli yang ditemui Kompas.com, di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Rizal beralasan, rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tidak menguntungkan. Karena, saat ini, maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Singapore Airlines, punya kinerja keuangan yang kurang baik. 

Kedua, ia berencana akan mengadu investor asal Tiongkok, Jepang dan Jerman untuk program kereta cepat Bandung-Jakarta. 

Aksi "ambil alih" kebijakan tersebut dilakukannya karena mencurigai ada oknum pejabat yang bermain dalam proyek tersebut. 

"Saya tidak peduli backing siapa di belakang. Memang di dalam proyek ini ada backing dan pejabat yang ingin juga berbisnis. Kita tidak akan pengaruh. Kita pilih yang terbaik," jelas Rizal seperti yang ditulis Metrotvnews.com. 

Ketiga, Rizal juga mengaku akan mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt andalan Presiden Joko Widodo dan 7 ribu megawatt peninggalan Presiden Megawati. 

"Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Seperti yang ditulis Merdeka.com, Rizal menilai proyek tersebut harus mengandalkan pihak swasta untuk pendanaannya. Di sisi lain, harga jual listrik masih belum menarik buat investor. 

Respons berdatangan. 

Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. 

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini seperti yang ditulis oleh Kompas.com.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pun senada dengan Rini. 

Menurut Jonan masalah bisnis Garuda Indonesia ada di tanggung jawab Menteri BUMN Rini Soemarno bukan di Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

"Itu saya kira domainnya di Menteri BUMN, ini kan bisnis," ujar Jonan di gedung DPR/MPR, seperti yang dikutip Tribunnews.com, Jumat (14/8/2015).

Mantan Direktur Utama PT KAI itu menjelaskan peran Kementerian Perhubungan hanya sebagai pembuat regulasi. Dalam hal ini Jonan hanya mengurusi masalah teknis dan perizinan transportasi publik.

"Di perhubungan kan kami sebagai regulator," ungkap Jonan.

Pengamat pun tak sependapat dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang langsung mengkritik program listrik 35 ribu MW, sementara dia baru menjabat sebagai menteri. 

Sikap Rizal dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan investor.

"Semua orang yang bersiap-siap untuk investasi, menjadi ragu-ragu," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms (IESR), Fabby Tumiwa, ketika dihubungi VIVA.co.id di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015.

Seperti yang diketahui, Rizal mengkritik program 35 ribu megawattnya Presiden Jokowi. Tak hanya itu, dia juga akan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengevaluasi target tersebut.

Sikap inilah, lanjut Fabby, bisa membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di sektor listrik. "(Mereka berpikir), jangan-jangan proyek ini akan dihilangkan," kata dia.

Fabby mengatakan bahwa dulu, Rizal memang tak apa mengkritik pemerintah selama masih menjadi pengamat. Tapi, kini, berbeda. Dia sudah masuk menjadi anggota Kabinet Kerja.(Lintas.me)